Dony menyebutkan bahwa beberapa alternatif skema masih dikaji, termasuk opsi yang melibatkan Adhi Karya, PTPP, hingga WIKA. Namun seluruh keputusan mengenai struktur final merger baru akan ditetapkan setelah proses perbaikan keuangan tuntas.
Adapun BUMN Karya sendiri berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Namun, Donny beralasan gelaran RUPSLB yang dilakukan banyak BUMN menjelang akhir tahun bukan ditujukan untuk finalisasi merger, melainkan penyesuaian anggaran dasar setelah berdirinya Danantara. Menurutnya, seluruh anggaran dasar perusahaan memang harus diselaraskan dengan regulasi baru sehingga setiap BUMN perlu melakukan revisi melalui RUPS.
Seperti yang diketahui, BPI Danantara berencana mengkonsolidasikan 7 BUMN Karya. Mengacu pada informasi yang dihimpun Bloomberg Technoz, pemerintah menyiapkan skema konsolidasi yang memposisikan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) untuk digabungkan ke dalam PT Hutama Karya (Persero).
Di sisi lain, PT Nindya Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) akan dilebur ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). Dalam rancangan itu, PT PP (Persero) Tbk atau PTPP tetap beroperasi sebagai entitas tersendiri.
Nantinya, perusahaan gabungan di bawah HK dan ADHI akan berkonsentrasi pada layanan civil engineering, mencakup aktivitas perancangan, pembangunan, hingga pemeliharaan berbagai infrastruktur dan fasilitas publik seperti gedung, jembatan, jalan, bendungan, serta sistem utilitas lainnya.
Sementara itu, PTPP akan diarahkan menangani dua lini usaha yakni civil engineering dan Engineering, Procurement, Construction (EPC), yang menempatkan perusahaan sebagai penanggung jawab penuh atas keseluruhan tahapan proyek konstruksi.
(dhf)
