Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Slamet Budiarto, menyampaikan bahwa ketidaksesuaian tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan biaya riil pelayanan medis menimbulkan dilema etik bagi dokter di lapangan. Kondisi ini dinilai memengaruhi mutu pelayanan yang seharusnya diberikan kepada pasien.

Dalam rapat dengan Panja Komisi IX DPR, dr. Slamet menjelaskan bahwa tarif yang tidak mencukupi kerap memaksa dokter menyesuaikan tindakan medis dengan besaran pembayaran yang diterima fasilitas kesehatan dari BPJS Kesehatan. “Kadang tarifnya tidak mencukupi, maka dokter terpaksa melakukan tindakan medis sesuai tarif yang dibayar BPJS. Sementara dari sisi etika kedokteran, kami wajib memberikan pelayanan optimal,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ketimpangan antara kebutuhan klinis dan ketersediaan pembiayaan merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, kondisi ini menghadirkan konflik antara tanggung jawab profesional dokter dan pembatasan biaya yang berlaku dalam sistem JKN.

Selain itu, dr. Slamet menyoroti adanya pembatasan layanan medis seperti operasi katarak, rehabilitasi medik, hemodialisis, dan kemoterapi. Ia menyebut pembatasan tersebut muncul dalam bentuk “regulasi senyap”, yakni aturan yang tidak tertulis namun dirasakan berlaku hampir di semua daerah. “Ini regulasi dari pusat tapi bersifat diam. Tidak ada hitam di atas putih, namun diterapkan di seluruh cabang,” katanya.

Meski menyampaikan berbagai tantangan, dr. Slamet menegaskan bahwa JKN tetap merupakan program strategis nasional yang sangat penting. Dengan peserta yang diperkirakan mencapai 280 juta jiwa, ia menilai keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan dalam JKN harus menjadi prioritas.