"Jadwal dan rencana kita dapat menyesuaikan sewaktu-waktu agar pembahasan RUU tentang penyesuaian pidana lebih fokus dan komprehensif," kata Dede.

Pada hari ini, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej telah menerima daftar inventaris masalah yang diberikan DPR terhadap draf RUU Penyesuaian Pidana bikinan pemerintah. Berdasarkan indormasi, DPR mengajukan 479 DIM pada bagian batang tubuh; dan 160 DIM pada bagian penjelasan.

RUU Penyesuaian pidana rencananya terdiri dari tiga bab yang terdiri dari sekitar 35 pasal. Aturan ini memegang peran penting sebagai penyelarasan pelaksanaan seluruh aturan pidana dengan rumusan baru pada KUHP. Rencananya, KUHP dan KUHAP baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

(dov/frg)