Repo merupakan Repurchase Agreement atau transaksi keuangan jangka pendek di mana satu pihak menjual surat berharga kepada pihak lain dengan perjanjian untuk membelinya kembali di masa depan dengan harga yang telah ditentukan.
Dengan kata lain, Repo adalah pinjaman jangka pendek yang dijamin oleh surat berharga (seperti obligasi atau saham) dan memiliki dua tahap transaksi: pembelian awal (start leg) dan pembelian kembali (close leg).
Lebih lanjut, menurutnya, langkah ini penting untuk memperluas kapasitas BI dalam menyalurkan transmisi kebijakan moneter ke seluruh sektor, mulai dari pasar uang, pasar obligasi, hingga perbankan dan korporasi. Dengan semakin banyak aset yang bisa direpokan, mekanisme transmisi kebijakan dianggap akan berjalan lebih efektif.
SMF dipilih sebagai penerbit obligasi korporasi pertama yang diterima BI setelah melalui proses diskusi panjang selama setahun bersama Kementerian Keuangan, OJK, dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya. Obligasi SMF dinilai memenuhi seluruh persyaratan, termasuk likuid diperdagangkan di pasar.
BI mencatat sudah ada 9 bank yang melakukan transaksi repo dengan underlying obligasi SMF, dengan nilai transaksi mencapai Rp299 miliar. Dari total outstanding obligasi SMF sekitar Rp25 triliun, BI memperkirakan sekitar Rp10 triliun memenuhi syarat untuk direpokan, antara lain harus aktif diperdagangkan dalam 30 hari terakhir.
Di sisi lain, Destry menambahkan, penguatan pasar repo juga menjadi salah satu prioritas dalam Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025–2030. Indonesia dinilai masih tertinggal dibanding Malaysia dan Thailand, di mana transaksi repo harian sudah menjadi tulang punggung pasar uang. Lima tahun lalu, transaksi repo di Indonesia hanya Rp509 miliar per hari. Tahun ini nilainya melonjak menjadi Rp17,8 triliun.
Ia menekankan pentingnya mengubah stigma lama bahwa bank yang melakukan repo berarti sedang kekurangan likuiditas. Repo, kata Destry, justru merupakan mekanisme normal untuk mengoptimalkan aset dan menciptakan pasar uang yang lebih aman karena transaksi dilakukan dengan kolateral.
Ke depan, BI bersama OJK, KSEI, dan BEI juga sedang menyiapkan penggunaan central counterparty (CCP) untuk transaksi repo guna meningkatkan keamanan dan efisiensi pasar.
"Jadi PR memang buat kami, di Bank Indonesia sebagai regulator di pasar uang, adalah bagaimana kita terus memperdalam pasar uang kita supaya tercapai stabilitas dan transmisi kebijakan moneter kami bisa ter-convey," jelasnya.
(lav)
