“Jangan terlalu sering diotak-atik rumus PP Pengupahan. Banyakin saja budget untuk training pekerja supaya produktif dan juga insentif seperti PPn [Pajak Penghasilan] dan juga PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak]” kata Bob.
Apalagi, menurut Bob kini berbagai kesulitan juga tengah dihadapi oleh kaum pengusaha dengan daya beli yang kini tengah mengalami kemerosotan dan ekspansi yang terbatas. Bahkan, Bob bilang, beberapa perusahaan kini tengah berada dalam mode survival dengan tingginya ketidakpastian perekonomian.
“Apalagi tahun depan ekonomi daerah juga pasti tertekan dampak pemotongan TKD [Transfer ke Daerah]. Kemungkinan kenaikan interest rate US yang berdampak kepada kurs rupiah, serbuan barang impor dan banyak yang dalam proses pemulihan after Covid.” kata Bob.
Tanggapi Julukan Pengusaha Hitam
Bob juga menanggapi julukan pengusaha hitam yang disematkan oleh buruh dalam konferensi pers Selasa (18/11/2025) yang lalu. Menurut Bob hitam dan putih itu ada dimana-mana, bukan cuma pengusaha. Ia juga mengingatkan jika banyak sekali perusahaan yang juga berjuang untuk pekerjanya.
“Kita dukung Pengusaha putih yang berjuang untuk pekerjanya. Banyak yang rugi dan tidak layak usaha tapi tetap beroperasi demi bisa kasih makan untuk para pekerja dan keluarganya. Jumlah nya banyak banget. Kenapa itu tidak di bela?” kata Bob.
Sebelumnya, Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) meminta kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 berada di rentang 6,5% hingga 10,5%. Buruh menolak keras kenaikan UMP tahun depan yang disinyalir bakal ditetapkan pemerintah sekitar 3,5%.
Menurutnya hal tersebut tak sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan indeks di rentang 0,8 hingga 0,9. Oleh karena itu, dia meminta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mundur dari jabatannya.
Dalam pernyataan ini pula, buruh menyebut bahwa Apindo merupakan Pengusaha Hitam.
“Itu kan artinya melawan Presiden. Sudah mundur saja. Kalau enggak mau mendengarkan Presiden. Malah mendengarkan pengusaha hitam, Apindo. Malah mendengarkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional [Luhut Binsar Pandjaitan],” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal, Selasa (18/11/2025).
Lebih jauh Said menyontohkan, kenaikan UMP sekitar 3,5% ketika dijumlahkan dengan rerata UMP Jawa Barat yakni Rp2.191.238 serta indeks tertentu yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka UMP Jawa Barat hanya akan naik sekitar Rp80.000 pada 2026.
“Jahat bener negeri ini [naik hanya] Rp80.000. Rp80.000 dibagi 30 hari berarti kira-kira Rp2.800 per hari naiknya. Kan kelewatan Rp80.000 dibagi 30 hari upah minimum Jawa Barat, naiknya Rp2.800,” imbuh Said.
(ell)
