Secara spesifik, terdapat 0,54 juta jiwa yang berada di desil 10, kelompok 10% orang terkaya di Indonesia, namun iuran BPJS mereka masih ditanggung oleh APBN.

"Desil 9, desil 10 itu pendapatannya bisa Rp100 juta sebulan ke atas. Untuk apa masih dibayari PBI? Mereka harus dikeluarkan dulu supaya program jaminan kesehatan ini benar-benar tepat sasaran," tegasnya.

Budi menilai kondisi ini tidak adil dan membebani keuangan negara, mengingat peserta PBI seharusnya terbatas pada desil 1 hingga desil 5.

Menkes menekankan bahwa rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan harus dibarengi dengan penghapusan jutaan nama orang kaya dari daftar PBI agar kebijakan bantuan lebih tepat sasaran.

Untuk mengatasi kebutuhan coverage kelas atas yang iurannya tidak lagi disubsidi negara, Kemenkes telah menyiapkan skema integrasi dengan pihak swasta.

"Kami sudah kerja sama dengan OJK, untuk yang kelas atas ini tolong dong di-combine sama asuransi swasta. Kita sudah tandatangan perjanjian CoB [coordination of benefit] dengan OJK," tambahnya.

(fik/wdh)