“Saya mendapatkan mandat khusus dari Presiden Prabowo untuk menuntaskan persoalan TB di Indonesia. Dan sebagai ahli paru, saya merasa tertantang untuk menjalankan misi ini,” ungkapnya. Ia juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan vaksin inhalasi tersebut.
AdTB105K merupakan vaksin berbasis vektor adenovirus tipe 5 (Ad5) yang membawa protein fusi 105K dari Mycobacterium tuberculosis, dengan tiga antigen utama: Mtb32A, Mtb39A, dan Ag85A. Vaksin diberikan melalui rute inhalasi untuk menginduksi respons imun mukosa dan sistemik yang lebih optimal pada saluran napas.
BPOM sebelumnya telah menerbitkan PPUK Fase I pada 14 Mei 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap inovasi vaksin ini. Lembaga tersebut juga melakukan inspeksi kesiapan fasilitas pada 6–7 Oktober 2025 untuk memastikan standar mutu, keamanan, dan etika penelitian terpenuhi.
Pada Fase I, uji klinik akan melibatkan 36 subjek sehat usia 18–49 tahun dengan pemantauan selama enam bulan.
Taruna Ikrar menegaskan komitmen BPOM mengawal seluruh proses pengembangan. “Kami mendukung penuh pengembangan vaksin TB inhalasi ini, mulai dari asistensi regulatori hingga inspeksi lapangan. Kami memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai standar keamanan, mutu, dan etika penelitian,” ujarnya.
Ia berharap uji klinik fase awal ini dapat menghasilkan data ilmiah yang kuat. “Semoga upaya ini menjadi tonggak penting menuju kemandirian Indonesia dalam inovasi vaksin TB dan membawa manfaat besar bagi masyarakat,” tambahnya.
Tuberkulosis masih menjadi penyakit menular paling mematikan secara global. WHO Global Tuberculosis Report 2024 mencatat lebih dari 10,6 juta kasus baru dan lebih dari 1 juta kematian setiap tahun. Indonesia menjadi negara dengan beban TB tertinggi kedua di dunia setelah India, dengan estimasi lebih dari 1 juta kasus dan 125 ribu kematian per tahun.
(dec/spt)
