Sebelumnya, Taiwan untuk pertama kalinya secara sepihak memberlakukan pengendalian ekspor semikonduktor terhadap sebuah negara, dengan membatasi pengiriman cip ke Afrika Selatan atas tindakan yang dianggap “mengancam keamanan nasional dan publik kami.” Langkah tersebut menjadi babak baru dalam ketegangan panjang antara kedua negara terkait upaya Afrika Selatan memperlemah hubungannya dengan Taiwan — tuntutan yang selama ini disuarakan oleh China terhadap mitra diplomatiknya.
Kebijakan pembatasan ekspor cip itu merupakan bagian dari strategi Taiwan untuk memanfaatkan kebijakan ekonomi dan perdagangan demi tujuan diplomatik. Bloomberg News sebelumnya melaporkan bahwa pemerintah Taipei juga mempertimbangkan langkah serupa terhadap negara-negara yang dianggap tidak bersahabat. Namun, belakangan para pejabat tampak meninjau kembali pendekatan ini, kemungkinan karena dampaknya terhadap perusahaan besar seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), produsen cip canggih yang berperan penting dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).
China menjadi pasar yang paling rentan terhadap potensi pengetatan ekspor cip Taiwan, dan pada saat itu Beijing sempat mengecam kebijakan pembatasan terhadap Afrika Selatan.
Kementerian Luar Negeri China belum memberikan tanggapan atas pernyataan Lin yang disampaikan pada Rabu.
Perselisihan Taiwan dan Afrika Selatan, yang telah memutus hubungan diplomatik resmi dengan pulau berpemerintahan sendiri itu hampir tiga dekade lalu, berpusat pada keberadaan Kantor Perwakilan Taipei. Taiwan menyebut Afrika Selatan mulai menekan agar kantor tersebut dipindahkan dari Pretoria ke Johannesburg — pusat komersial negara itu — pada 2023, tak lama setelah pertemuan puncak BRICS yang dihadiri oleh Presiden China Xi Jinping.
Afrika Selatan kemudian meningkatkan tekanan tersebut menjelang pertemuan puncak para pemimpin G20 bulan ini, yang juga dijadwalkan akan dihadiri oleh Xi.
(bbn)
