“Di RCEP ini, ini betul-betul tantangan bagi industri pulp dan kertas. Mengapa? Karena kita membebaskan hampir semua 224 HS [Harmonized System], 0 tarif dari China kepada kita. Sementara kita masih, kita nanti akan, China akan membebaskan hanya 13 HS” ujar Irsyad.
Tantangan di masa mendatang menurut Irsyad semakin memprihatinkan lagi. Pasalnya, Kementerian Perdagangan melalui Permendag No 37 tahun 2025 yang tengah disosialisasikan mulai pekan inio, membebaskan lebih banyak barang dari China.
“Nah, yang mengkhawatirkan kami lagi adalah revisi peraturan Menteri Perdagangan yang mulai berlaku tanggal 29 Agustus ini. Dimana 441 HS untuk produk kayu dan kehutanan termasuk pulp dan kertas, itu juga tanpa lagi ada alat kontrol yang namanya, jadi bebas masuk sebebas-bebasnya. Alat kontrol satu-satunya oleh pemerintah melalui deklarasi impor oleh Kementerian Kehutanan.” kata Irsyad
“Kita sangat khawatir bahwa pembebasan 441 HS ini akan membanjiri juga produk-produk China ke Indonesia. Baik itu kategorinya bahan baku maupun produk jadi.” sahutnya.
Banjir barang China ini diperkuat juga oleh data Kementerian Perindustrian. Kemenperin mencatat di sepanjang semester I-2025 ini mencapai US$1,65 miliar atau naik sekitar 10,73% dibandingkan dengan impor pulp dan kertas di seponjang semester I-2024 yang mencapai US$1,53 miliar.
Sementara itu di sepanjang tahun 2024, total impor pulp dan kertas yang ada di Indonesia mencapai US$3,4 miliar dari sebelumnya sekitar US$3,2 miliar di sepanjang tahun 2023, padahal kebutuhan kertas nasional bisa cukup dipenuhi dari industri dalam negeri.
“Dan ini di 2025 kalau kita [predikisi] ini kan menjadi sekitar 3,6 miliar. Nah ini memang sedang kita cermati. Karena hampir seluruh kertas kita dapat produksi di dalam negeri.” kata Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika pada kesempatan yang sama.
Putu Juli menyebut impor produk-produk yang berasal dari China tersebut terutama untuk jenis kertas ivory dan juga kertas duplex yang dipergunakan untuk packaging.
(ell)
