Dia menjabat sebagai Presiden Indonesia dari 1967 hingga 1998. Tiga dekade pemerintahannya yang tidak terganggu memang memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya, ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 10,9% pada 1968 – tertinggi sepanjang sejarah.
Namun, di sisi lain, pemerintahan Soeharto pada dasarnya adalah rezim yang didasarkan pada kekuatan militer. Kala itu, TNI berpolitik dan menduduki kursi-kursi legislatif melalui doktrin Dwifungsi ABRI.
Soeharto juga disorot oleh pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), salah satunya melalui peristiwa penembakan misterius atau lebih dikenal sebagai petrus di masa pemerintahannya. Kala itu, orang yang dianggap sebagai preman dieksekusi secara misterius melalui penembakan.
Berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya juga terjadi di bawah pemerintahan Soeharto. Pembantaian massal 1965–1966; tragedi Tanjung Priok 1984; Talangsari 1989; kekerasan di Aceh, Timor Timur, dan Papua, hingga penghilangan paksa aktivis menjelang kejatuhan Soeharto pada 1997–1998.
Negara telah mengakui peristiwa-peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat, baik melalui Ketetapan MPR pada awal reformasi maupun pernyataan resmi Presiden Joko Widodo pada Januari 2023.
Sebagai kepala angkatan bersenjata dan pemerintah, Soeharto mempertahankan kendali penuh atas kehidupan politik negara. Partai politiknya yang disponsori pemerintah, Golkar, berulang kali mencetak kemenangan telak dalam Pemilihan Umum.
Kepemimpinannya goyah usai 32 tahun berkuasa di Indonesia. Hal ini terjadi bersamaan dengan krisis ekonomi besar yang juga menguatkan gerakan masyarakat melawan pemerintah yang kala itu dianggap korup. Bahkan, gerakan reformasi termasuk membawa semangat untuk memberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) -- kondisi yang lekat pada era pemerintahan Soeharto.
(dov/frg)
