Korps Bhayangkara tersebut pun membuka dua jalur komunikasi untuk pelaporan aksi tersebut melalui sambungan hotline 110 yang tak dikenakan tarif pulsa; serta pesan singkat pada aplikasi Whatsapp pada nomor 0896-8233-3678.
Di sisi lain, Todotua menjelaskan pemerintah menempatkan isu perizinan, regulasi, dan insentif fiskal maupun nonfiskal sebagai prioritas utama dalam memperbaiki iklim investasi. Namun, ia menekankan, upaya percepatan investasi juga harus tetap memperhatikan aspek teknis dan lingkungan hidup.
Sebab menurutnya, sektor investasi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sekitar 26%-30%. Karena itu, gangguan di lapangan dan hambatan birokrasi dapat berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi.
Ia juga tak menampik bahkan turut menyoroti lambatnya siklus investasi di Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan. Jika dibandingkan Vietnam, proses dari pendirian usaha hingga konstruksi selesai memakan waktu sekitar 1,5-2 tahun.
"[Sementara] cycle investasi di kita ini masih dua kali lipatnya, 4 sampai 5 tahun [baru selesai]," tekannya.
Selain itu, indikator ekonomi jumlah modal investasi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia, disebutnya yang masih berada di level 6, turut menjadi tantangan. Sebab, jika dibandingkan kembali dengan Vietnam, negara tersebut sudah di kisaran 4.
Angka tersebut mencerminkan efisiensi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Lantaran, semakin kecil ICOR, semakin efisien investasi.
Todotua menegaskan, jika Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dan realisasi investasi Rp13.032 triliun dalam periode 2025–2029, maka reformasi besar-besaran dalam perizinan dan penegakan hukum di lapangan menjadi mutlak.
"Kalau kita mau menuju kepada angka apa namanya pertumbuhan 8%, ini persoalan pertama yang harus kita breakthrough," tegasnya.
(prc/roy)
