Pandu Sjahrir Pastikan TOBA Tak Terlibat Proyek PLTSa Danantara - Green

Selepas mengambil alih Sembcorp Environment Pte. Ltd pada Maret 2025, TOBA belakangan memperkuat jaringan bisnis pengolahan sampah di Singapura dan Indonesia.

Sumber Bloomberg Technoz menuturkan PLN turut menawarkan proyek PLTSa yang masuk dalam usulan lelang kepada TOBA setelah proses ambil alih binis pengolahan sampah Sembcorp Industries Ltd itu rampung Maret lalu.

TOBA dianggap memiliki portofolio yang lengkap untuk masuk pada proyek pembangkit setrum sampah yang akan ditawarkan Danantara.

SVP Corporate Strategy & Investor Relations TOBA Nafi Sentausa menuturkan perseroan telah memiliki minat untuk masuk ke bisnis pengolahan sampah menjadi tenaga listrik sejak 2018.

“Jadi dari perpres [sampah] yang pertama keluar itu sudah memang tertarik, dan sudah mulai coba push untuk mengembangkan bisnis ini,” kata Nafi saat public expose, Jumat (12/9/2025).

Nafi menuturkan perseroannya telah melihat sejumlah proyek yang potensial untuk dikembangkan, termasuk beberapa proyek yang menjadi usulan PLN.

Ihwal rencana pembiayaan, Nafi menambahkan, perseroannya bakal membuka sejumlah opsi yang mungkin untuk menjalankan proyek PLTSa tersebut.

Misalkan, dia menyebut, pembiayaan lewat utang hingga opsi equity financing atau pelepasan sebagian saham kepada investor.

“Kita memiliki banyak opsi, baik itu debt financing, equity financing yang terus kita explore untuk bagaimana kita juga mengelola cost of capital kita,” kata dia.

Adapun, menurut BPI Danantara, sekitar 200 perusahaan telah mengikuti seleksi menjadi DPT. Dalam tahap akhir, terdapat 24 perusahaan yang memenuhi syarat menjadi DPT untuk mengikuti lelang pada tahap awal.

Minat sejumlah perusahaan itu belakangan mendapat momentumnya setelah Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Lewat beleid itu, Prabowo menetapkan tarif listrik yang mesti dibeli PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebesar US$20 sen per kilowatt hour (kWh) dari pengembang swasta atau independent power producer (IPP).

Tarif listrik itu naik 48,15% dari posisi harga paling tinggi yang diatur dalam beleid sebelumnya sebesar US$13,5 sen per kWh.

Selain itu, PLN mesti memprioritaskan listrik dari pembangkit sampah masuk ke dalam jaringan (must dispatched), sesuai besaran energi yang diperjanjikan setiap tahun (annual contracted energy).

Di sisi lain, beleid itu menutup ruang negosiasi dan eskalasi harga pada perjanjian jual beli listrik (PJBL) yang menjamin tingkat pengembalian investasi pengembang swasta.

Adapun, beban tipping fee atau pengelolaan sampah yang selama ini diserahkan ke pemerintah daerah belakangan langsung diteruskan ke struktur tarif listrik dalam PJBL.

Klausul lain yang ikut memantik antusias pengembang listrik swasta berkaitan dengan absennya denda atau penalti yang biasanya diatur PLN untuk mengunci komitmen penyaluran listrik IPP.

Daftar 24 DPT yang akan mengikuti lelang proyek PLTSa tahap 1 pada 6 November 2025: