Pada Maret 1967, MPRS secara resmi menunjuk Soeharto sebagai penjabat presiden, dan pada Maret 1968 memilihnya untuk masa jabatan lima tahun sebagai presiden.
Dia menjabat sebagai Presiden Indonesia dari 1967 hingga 1998. Tiga dekade pemerintahannya yang tidak terganggu memang memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya, ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 10,9% pada 1968 – tertinggi sepanjang sejarah.
Namun, di sisi lain, pemerintahan Soeharto pada dasarnya adalah rezim yang didasarkan pada kekuatan militer. Kala itu, TNI berpolitik dan menduduki kursi-kursi legislatif melalui doktrin Dwifungsi ABRI.
Soeharto juga disorot oleh pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), salah satunya melalui peristiwa penembakan misterius atau lebih dikenal sebagai petrus di masa pemerintahannya. Kala itu, orang yang dianggap sebagai preman dieksekusi secara misterius melalui penembakan.
Berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya juga terjadi di bawah pemerintahan Soeharto. Pembantaian massal 1965–1966; tragedi Tanjung Priok 1984; Talangsari 1989; kekerasan di Aceh, Timor Timur, dan Papua, hingga penghilangan paksa aktivis menjelang kejatuhan Soeharto pada 1997–1998.
Negara telah mengakui peristiwa-peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat, baik melalui Ketetapan MPR pada awal reformasi maupun pernyataan resmi Presiden Joko Widodo pada Januari 2023.
Sebagai kepala angkatan bersenjata dan pemerintah, Soeharto mempertahankan kendali penuh atas kehidupan politik negara. Partai politiknya yang disponsori pemerintah, Golkar, berulang kali mencetak kemenangan telak dalam Pemilihan Umum.
Dia mengahiri karir kepresidenannya usai terjadi demo besar di sebagian besar wilayah Indonesia pada 1998. Kondisi ekonomi yang semakin buruk dan pemerintahan yang korup membuat masyarakat memintanya meninggalkan Istana. Dia pun mengundurkan diri dan digantikan BJ Habibie yang saat ini menjabat wakil presiden, 21 Mei 1998.
(dov/frg)
