Saat itu, pemerintah disebutnya dapat mengoptimalkan kinerja meski menerapkan mekanisme kerja jarak jauh dari rumah atau yang disebut sebagai work from home (WFH) kala itu.
"Perbanyak belanja ke progam masyarakat. Untuk menyisir itu, pasti langsung bilang kurang, kurang, kurang. Tapi begitu kita pelototi, isinya ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya, pemeliharaan juga terlalu banyak," tegas dia.
"Ini teman-teman dari daerah, tolong jangan berpikir yang lama digunakan untuk situasi baru. Kita juga sudah pernah ngalamin dua kali. Pada waktu jaman Covid, tapi kita bisa survive. Saya ingat betul, pernah 75%, yang di kantor hanya 25% atau WFH. Kerjaan jalan juga. Artinya apa? Jangan-jangan kebanyakan ASN kita ini."
Belakangan, belasan gubernur dan kepala daerah provinsi di seluruh Indonesia mendatangi kantor pusat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025) lalu, yang salah tu pembahasannya mengenai keluhan pemotongan TKD.
Salah satu perwakilan, Sherly Tjoanda, yang juga Gubernur Maluku Utara mengatakan, pemangkasan TKD Itu akan membebani kerja sejumlah Pemda yang meliputi pembangunan infrastruktur seperti jembatan, hingga gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dia juga mengatakan jika pemangkasan TKD itu juga otomatis berdampak kepada pengurangan APBD dikisaran 20%-60%. "Itu berat untuk pembangunan infrastruktur," katanya saat itu kepada wartawan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Al Haris menegaskan para gubernur memang sengaja meminta waktu Purbaya.
Ia bersama gubernur lain ingin menyampaikan keluh kesah terkait pemotongan TKD, yang juga dengan berbagai keluhan yang sama; membuat daerah kesulitan menggaji PPPK hingga infrastruktur.
"Ini luar biasa berdampak terhadap APBD kami di 2026. Apalagi daerah yang fiskalnya rendah, PAD [pendapatan asli daerah]-nya rendah. Ini berdampak luar biasa," ujar dia.
(lav)
