Meski demikian, dia menegaskan permasalahan dana mengendap tak boleh dilihat semata sebagai kelalaian daerah, melainkan harus ditelusuri secara komprehensif untuk menemukan akar penyebabnya.

Misbakhun pun mendorong Kemenkeu RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperkuat koordinasi, pembinaan, dan pemantauan (monitoring) kepada pemda dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut dia, langkah itu diperlukan agar realisasi belanja daerah dapat tercapai secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berorientasi hasil, terutama menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

“Perlu pendalaman apakah ini disebabkan oleh perencanaan APBD yang belum sinkron dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), penyesuaian regulasi yang belum rampung, keterlambatan proses pengadaan, atau karena faktor kehati-hatian pemda dalam menjaga kas daerah,” kata Misbakhun

(far/wdh)