Jika dalam perjalanannya kuota tersebut habis terserap sebelum akhir tahun, Bahlil lagi-lagi menegaskan agar operator SPBU swasta membeli pasokan BBM dasaran atau base fuel secara business to business dengan PT Pertamina (Persero).
Bahlil mengatakan sekalipun SPBU swasta tidak mau menyerap BBM dasaran yang telanjur diimpor oleh Pertamina, perusahaan migas milik negara itu tetap tidak akan mengalami kerugian.
“Sekalipun BBM-nya sudah masuk, [tetapi] belum diambil oleh swasta, saya yakin ya Pertamina enggak akan mungkin rugi, karena pasti kebutuhan itu habis karena kuota impornya itu kan kita tidak tambah. Saya yakin dan percaya,” tegasnya.
“Biarkan kita kasih waktu mereka untuk [bernegosiasi secara] B2B.”
Sedang Dihitung
Sebelumnya, padahal, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan kuota impor bahan BBM untuk SPBU swasta pada 2026 akan dinaikkan dari tambahan kuota tahun ini sebesar 10%.
Yuliot menyatakan penambahan kuota impor tersebut akan dihitung mempertimbangkan penjualan operator SPBU swasta pada tahun ini dan evaluasi yang dilakukan Kementerian ESDM.
Hingga kini, proses evaluasi yang dilakukan Kementerian ESDM masih dilakukan sehingga besaran penambahan kuota impor belum dapat diungkapkan.
“Untuk tahun depan, kita akan menetapkan kuota ini ya berapa penjualan, itu kan sesuai dengan ini ada penambahan setiap tahun. Itu nanti penambahan ya kita akan evaluasi,” kata Yuliot kepada awak media di Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2025).
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman juga sempat memberikan sinyal bahwa rekomendasi tambahan kuota impor BBM untuk operator SPBU swasta pada 2026 tidak akan dibatasi hanya naik 10%.
Laode menyebut saat ini operator SPBU swasta sudah mulai mengajukan kebutuhan impor BBM untuk 2026. Nantinya, kementeriannya akan mengevaluasi besaran impor yang dibutuhkan operator SPBU swasta.
Meski tidak menegaskan berapa batasan tambahan yang diberikan untuk tahun depan, Laode memberikan sinyal rekomendasi tambahan impor BBM bagi SPBU swasta untuk 2026 tak dibatasi hanya naik sebesar 10% seperti tahun ini.
“Oh tidak, tidak [tak dibatasi 10%]. Saya belum mau bocorkan, tetapi kita akan bikin mekanisme yang lebih baik,” kata Laode kepada awak media, usai pertemuan dengan operator SPBU swasta, di kantor Kementerian Investasi, Selasa (7/10/2025).
“Kemungkinan [kenaikkan] selalu ada. Cuma kalau saya ngomong sekarang kan saya salah. Saya kan belum ngitung,” tegas dia.
Tahun ini, pemerintah mempersingkat durasi izin impor BBM oleh BU swasta menjadi 6 bulan dari biasanya 1 tahunan. Dalam durasi yang singkat tersebut, SPBU swasta diberi kuota impor periode 2025 sebanyak 10% lebih banyak dari realisasi tahun lalu.
Dalam perkembangannya, saat realisasi impor telah terpenuhi lebih cepat akibat tingginya permintaan BBM di SPBU swasta, Kementerian ESDM menolak untuk memberikan tambahan rekomendasi kuota impor, sehingga menyebabkan gangguan pasok di hampir seluruh jaringan SPBU swasta.
Sebagai jalan tengah, Bahlil mengambil kebijakan agar pemenuhan kebutuhan BBM untuk SPBU swasta akan dilakukan oleh Pertamina melalui impor dalam format base fuel, atau BBM dasaran tanpa ada campuran bahan aditif.
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) sendiri telah melakukan impor BBM dasaran atau base fuel sebanyak 200.000 barel lewat dua kali pembelian. BBM dasaran itu rencanannya akan disalurkan ke sejumlah operator SPBU swasta untuk menambal kelangkaan bensin.
Hanya saja, operator SPBU swasta tak kunjung sepakat untuk membeli seluruh base fuel yang telah disiapkan Pertamina. Belakangan, 200.000 barel base fuel itu digunakan untuk keperluan internal perusahaan pelat merah tersebut.
Upaya impor base fuel yang dilakukan Pertamina sebelumnya berujung penolakan operator SPBU swasta dengan berbagai alasan; mulai dari ditolak Vivo akibat adanya kandungan etanol 3,5% hingga disoal BP-AKR imbas ketiadaan dokumen certificate of origin.
Adapun, lima operator SPBU swasta yang terlibat dalam proses negosiasi B2B dengan Pertamina a.l. PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), PT Vivo Energy Indonesia (Vivo), PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (Mobil), PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), dan PT Shell Indonesia (Shell).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025.
Sementara itu, PPN menyebut operator SPBU swasta membutuhkan tambahan pasokan BBM dengan RON 92 sebanyak 1,2 juta barel base fuel, serta RON 98 sejumlah 270.000 barel base fuel untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun ini.
(wdh)
