Selain itu, pemerintah mendorong pembiayaan berbasis ekosistem melalui KUR klaster atau KUR khusus. Skema ini menyalurkan kredit kepada sektor yang terhubung dalam rantai pasok terstruktur, sehingga risiko kredit dapat dibagi, dikelola, dan dimitigasi secara kolektif. Dengan pendekatan tersebut, lembaga keuangan memiliki keyakinan lebih tinggi untuk menyalurkan pinjaman.
Bagus juga menyoroti kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia melalui program Rise to IPO, yang berlanjut sejak diluncurkan pada 9 Juli 2025. Program ini mendorong UMKM untuk mempersiapkan diri menjadi perusahaan terbuka. Langkah tersebut dipercaya akan meningkatkan standar tata kelola, praktik finansial yang lebih transparan, hingga manajemen risiko yang lebih baik.
“Ternyata UMKM bisa listing di bursa. Itu kabar baik agar mereka semakin governance,” katanya.
Menurutnya, ketika UMKM berstatus perusahaan terbuka, mekanisme pengawasan pasar modal akan memaksa perbaikan internal yang berdampak pada penurunan risiko kredit di mata perbankan.
Bagus bilang, solusi pendanaan tidak berhenti pada alokasi anggaran besar, namun juga menyangkut kesiapan pelaku usaha dalam mengelola risiko, memperbaiki laporan keuangan, dan meningkatkan kepatuhan administrasi. Pendampingan menyeluruh dinilai menjadi faktor keberhasilan utama agar pembiayaan dapat diterima tanpa mengulang persoalan kredit macet di masa depan.
(ell)
