Bloomberg Technoz, Jakarta - Deputi Bidang Usaha Menengah, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bagus Rachman mengungkapkan pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan kredit akibat tingginya rasio kredit bermasalah.

Pernyataan ini dilontarkan untuk merespons keluhan sejumlah pelaku usaha yang mengaku belum merasakan manfaat program kredit pembiayaan senilai Rp200 triliun yang diinisiasi pemerintah melalui kementerian keuangan.

Menurut Bagus, hambatan SLIK OJK untuk akses pembiayaan ini memang menjadi suatu penghalang bagi UMKM untuk memperoleh akses terhadap pendanaan baru. Oleh karenanya, Kementerian UMKM menyebut bahwa kementerian UMKM akan mencari cara supaya UMKM bisa memperoleh akses pendanaan.

“Sebetulnya skemanya sudah ada. Tinggal bagaimana kita dampingi,” ujarnya, menegaskan bahwa proses pendampingan administrasi dan keuangan menjadi kunci agar UMKM dapat kembali dipercaya lembaga pembiayaan formal.

Ia menjelaskan pemerintah saat ini menjalankan program Akses atau Accelerating Capital Resources for Medium Enterprises sebagai salah satu strategi memperkuat kapasitas usaha menengah. Segmen ini dinilai memiliki tata kelola dan disiplin administrasi yang lebih baik dibanding usaha mikro. Program tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari lembaga pembiayaan, kementerian teknis, hingga asosiasi usaha.