Gus Ipul menyebut, pihaknya juga melakukan tahlilan dalam penyerahan santunan tersebut. Ia mengklaim, kegiatan tersebut menjadi bagian upaya pemerintah memberikan dukungan bagi para keluarga korban.
Dia mengklaim, Presiden Prabowo Subianto memberikan tiga mandat pada Kemensos yakni; yakni memberikan perlindungan sosial, rehabilitasi medis dan sosial, serta pemberdayaan sosial untuk korban dan ahli waris.
Dia menjelaskan, dalam kesempatan itu Kemensos tak hanya memberikan santunan, melainkan turut memberikan pelatihan, modal usaha serta pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.
"Jadi kami ingin memberikan dukungan secara keseluruhan agar keluarga korban benar-benar bisa kita bantu sesuai dengan kebutuhannya. Kita akan siapkan sesuai arahan presiden seluruh kebutuhan sesuai dengan kebutuhan korban itu. Keluarga korban khususnya," klaim dia.
Di sisi lain, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Kemensos, Adrianus Alla menyampaikan, pihaknya sudah mengasesmen sebanyak 22 keluarga korban untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan sosial. Total nilai bantuannya sebesar Rp175.083.000.
"Khusus untuk pada malam hari ini akan diberikan secara simbolis bantuan pemberdayaan kepada satu orang keluarga korban meninggal dunia asal Surabaya berupa usaha jualan soto senilai Rp10.075.000. Dan keluarga satu orang luka berat asal Sidoarjo berupa pengembangan usaha jualan kelapa dengan nilai Rp 10 juta," jelas Adrianus.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan terdapat 67 orang meninggal dunia dan lima orang yang mengalami cacat fisik seumur hidup imbas ambruknya gedung musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Cak Imin, sapaan akrabnya, mengatakan salah satu korban insiden itu adalah saudara dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi.
“[Salah satu korbannya] termasuk cucu keponakan Ibu Menteri PPPA, Bu Arifah. Beliau asli madura, korban peristiwa itu mayoritas warga madura,” ujar Muhaimin dalam penandatanganan kesepakatan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, Selasa (14/10/2025).
Dia pun mengatakan, Presiden Prabowo Subianto selalu memberikan arahan dan perintah agar pemerintah hadir dalam menangani dan membuat perencanaan pembangunan pondok pesantren setelah insiden ambruk tersebut. Salah satu upaya yang didorong oleh Kepala Negara adalah pemerintah membantu audit dan pengawasan dari pondok pesantren yang memiliki kerawanan, termasuk rawan roboh.
“Komitmen beliau sebagai pribadi dan Kepala Negara memerintahkan kita semua untuk mendorong agar peristiwa serupa yang mengharubirukan kita semua tidak terulang,” ujar Ketua Umum PKB tersebut.
(azr/spt)
