Setiap Wajib Pajak hanya diperbolehkan memiliki satu NPWP. Artinya, nomor tersebut bersifat unik, tidak bisa digandakan, dan berlaku seumur hidup sepanjang status perpajakan masih melekat.

Syarat Buat NPWP Online 2025

Mengutip laman resmi pajak.go.id, terdapat beberapa dokumen penting yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pendaftaran NPWP secara online.

1. Warga Negara Indonesia (WNI): wajib menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
   

2. Warga Negara Asing (WNA): perlu melampirkan paspor dan dokumen izin tinggal berupa KITAS atau KITAP.
   

3. Pelaku usaha: diwajibkan menyertakan dokumen pendukung seperti izin usaha sesuai bidang kegiatan.
   

Dengan kelengkapan dokumen ini, proses pendaftaran dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Cara Buat NPWP Online 2025

Setelah dokumen tersedia, pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui situs resmi Coretax DJP. Berikut langkah-langkah yang dikutip dari sippn.menpan.go.id:

• Akses situs https://coretaxdjp.pajak.go.id melalui browser.
  

• Klik menu Daftar di sini di halaman utama.
  

• Pilih jenis Wajib Pajak: Perorangan, Badan, Instansi Pemerintah, atau Pemungut PPN PMSE Luar Negeri.
  

• Jika NIK sudah terdaftar, pilih opsi Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK.
  

• Tentukan penggunaan NIK, apakah untuk Aktivasi NIK sebagai NPWP atau hanya Registrasi Akun Coretax.
  

• Isi data pribadi secara lengkap, mulai dari nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, hingga status perkawinan.
  

• Masukkan NIK dan nomor KK sesuai dokumen resmi.
  

• Tambahkan alamat email serta nomor HP aktif untuk menerima kode OTP, lalu lakukan verifikasi.
  

• Unggah dokumen persyaratan: KTP bagi WNI, atau paspor beserta KITAS/KITAP bagi WNA.
  

• Untuk pelaku usaha, sertakan izin usaha sesuai ketentuan.
  

• Masukkan data hubungan keluarga inti seperti orang tua, pasangan, atau anak.
  

• Lengkapi informasi penghasilan dan pilih kode KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha).
  

• Isi alamat domisili dan alamat sesuai identitas.
  

• Klik Verifikasi untuk memastikan data valid.
  

• Lakukan verifikasi biometrik dengan unggah foto atau live selfie sesuai instruksi sistem.
  

• Centang pernyataan kepatuhan lalu klik Ajukan Permohonan.
  

• Pantau email untuk mendapatkan pemberitahuan penerbitan NPWP.
  

Transformasi Digital Perpajakan

Layanan pendaftaran NPWP melalui Coretax DJP menjadi tonggak penting transformasi digital perpajakan di Indonesia. Dengan sistem ini, seluruh tahapan dari registrasi, pelaporan, hingga administrasi perpajakan terintegrasi dalam satu platform.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi layanan publik. Masyarakat tidak lagi perlu mengantre di kantor pajak, melainkan cukup mengakses layanan kapan saja dan di mana saja.

Coretax juga dilengkapi sistem keamanan data modern, sehingga informasi pribadi Wajib Pajak terlindungi dengan baik. Selain itu, validasi otomatis mencegah adanya data ganda atau kesalahan input yang selama ini kerap menjadi kendala.

Manfaat Memiliki NPWP

Kepemilikan NPWP membawa sejumlah manfaat penting. Bagi individu, NPWP memudahkan dalam mengurus berbagai kebutuhan administratif. Misalnya, bank mensyaratkan NPWP untuk pengajuan kartu kredit, pinjaman, maupun pembukaan rekening tertentu.

Bagi pelaku usaha, NPWP menjadi identitas resmi yang membuktikan legalitas kegiatan usaha. Tanpa NPWP, pengajuan izin usaha, kontrak kerja sama, hingga akses permodalan akan terhambat.

Selain itu, NPWP menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban negara. Dengan membayar pajak sesuai aturan, masyarakat ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Tantangan dan Edukasi Wajib Pajak

Meski sistem online telah tersedia, tantangan masih ada. Tidak semua masyarakat memahami pentingnya memiliki NPWP atau cara mendaftarnya secara digital.

Oleh karena itu, DJP diharapkan terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi melalui media sosial, webinar, hingga pendampingan langsung di desa dan daerah terpencil menjadi kunci keberhasilan program ini.

Dengan edukasi yang tepat, literasi perpajakan masyarakat akan meningkat. Hal ini sekaligus memperluas basis pajak, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Dukungan Regulasi

Implementasi Coretax tidak berdiri sendiri. Pemerintah telah menyiapkan berbagai regulasi untuk memastikan sistem ini berjalan efektif.

Salah satunya adalah penegasan bahwa setiap orang hanya diperbolehkan memiliki satu NPWP. Regulasi ini untuk mencegah duplikasi data dan memastikan keakuratan administrasi pajak.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan NIK sebagai NPWP. Integrasi ini membuat masyarakat tidak perlu lagi mengurus dua identitas terpisah, sehingga proses lebih sederhana dan efisien.

Harapan ke Depan

Dengan adanya NPWP online 2025, diharapkan layanan perpajakan di Indonesia semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Transformasi digital ini menjadi bukti nyata reformasi birokrasi dalam sektor perpajakan.

Ke depan, sistem Coretax diharapkan terus dikembangkan dengan fitur-fitur yang lebih ramah pengguna. Mulai dari panduan interaktif, layanan chatbot, hingga integrasi penuh dengan aplikasi keuangan digital.

Melalui inovasi berkelanjutan, kepatuhan pajak masyarakat bisa meningkat tanpa perlu merasa terbebani. Pada akhirnya, penerimaan negara pun bertambah sehingga mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

(seo)