Selain produksi di Indonesia masih terbatas, bioetanol yang diproduksi di dalam negeri sebagian besar masih berbasis pada tetes tebu atau molasses.
Di sisi lain, pabrik tebu yang beroperasi masih relatif sedikit dan produksinya lebih banyak terserap untuk industri nonenergi.
Tak ayal, Akhmad menegaskan Indonesia masih perlu meningkatkan infrastruktur dan kapasitas produksi jika ingin kebutuhan bioetanol untuk program E10 dipasok sepenuhnya dari dalam negeri.
“Kalau program E10 ini benar benar akan diterapkan pada 2026, kebutuhan nasional bisa mencapai lebih dari 890.000-an per tahun yang mana ini masih butuh infrastruktur dan peningkatan produksi dalam negeri,” ucap Akhmad.
Diversifikasi Bahan Baku
Akhmad menyarankan pemerintah mulai meningkatkan kapasitas pabrik dan mendiversifikasi bahan baku tak hanya bersumber dari tebu, tetapi diperluas ke singkong hingga sorgum.
Selain itu, Akhmad juga meminta pemerintah memberikan kepastian insentif bagi produsen agar produksi bioetanol diprioritaskan untuk sektor energi.
Selanjutnya, Akhmad meminta pemerintah merencanakan distribusi E10 secara matang agar pasokan tidak tersendat di wilayah tertentu.
“Dengan demikian, dukungan terhadap kebijakan E10 penting, tetapi pelaksanaannya harus realistis dan hati-hati supaya tidak menimbulkan masalah baru di sisi pasokan dan harga,” tegas dia.
“Kalau perlu ada program kerjasama dengan mitra petani lokal. Petani sebagai mitra akan memperoleh nilai tambah dari hasil panen, bukan hanya menjual sebagai bahan pangan, tetapi juga untuk energi,” ungkap Akhmad.
Bagaimanapun, Akhmad mengaku mendukung rencana mandatori E10 sebab sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi ketergantungan impor BBM fosil, memperkuat baruan energi terbarukan, sekaligus mendorong industri bioetanol Tanah Air.
“Selain untuk mengurangi ketergantungan impor ini juga untuk akselerasi program NZE [net zero emission/emisi nol bersih] 2060. AS saja sudah E20, Brasil apalagi, E35 hingga E100, Thailand juga malah sudah E20. Indonesia mau tidak mau untuk mengurangi emisi atau polusi dari transportasi harus segera dimulai,” kata Akhmad.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim program mandatori bensin dengan campuran bioetanol 10% atau E10 telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto.
Akan tetapi, Bahlil menegaskan bahwa penerapan campuran bioetanol 10% dalam bensin masih memerlukan tahap uji coba sebelum diterapkan sebagai kebijakan energi nasional.
Selain itu, dia menyebut pemerintah tengah mendorong investasi baru untuk pembangunan pabrik pengolahan tebu dan singkong menjadi etanol, termasuk pembukaan lahan tebu di Merauke guna mendukung pengembangan industri gula dan bioetanol domestik.
Dalam perkembangannya, Bahlil menepis anggapan BBM dengan campuran etanol memiliki kualitas rendah. Bahlil menilai kebijakan pencampuran bioetanol dalam bensin justru memberi manfaat ekonomi, termasuk membuka lapangan kerja dan memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kita akan dorong mandatori E10. Artinya apa? Kita wajibkan untuk menggunakan etanol 10%. Etanol ini didapatkan dari singkong atau dari tebu,” kata Bahlil di sela agenda Investor Daily Summit 2025, Kamis (9/10/2025).
Di sisi lain, Pertamina telah menjual bensin dengan campuran bioetanol sebanyak 5% saat ini. Bensin campuran tetes tebu itu belakangan dijual lewat produk Pertamax Green 95, tersebar di 104 SPBU Pertamina.
Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian ESDM menargetkan implementasi bauran 10% bioetanol bisa dijalankan pada 2030.
Rencana itu sesuai dengan peta jalan atau roadmap yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN).
Dalam beleid tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1,2 juta kiloliter (kl) pada 2030.
Pemerintah sendiri tengah membangun pabrik pengolahan tebu di Merauke, Papua Selatan yang dapat memproduksi etanol sebesar 150.000-300.000 kiloliter (kl) per tahun. Pabrik tersebut ditarget rampung pembangunannya pada 2027.
Rencanannya, pabrik itu akan mengolah tebu dari lahan seluas 2 juta hektare (ha) yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Kebun Tebu di Distrik Jagebob, Merauke.
(azr/wdh)
