"Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya nggak bisa," tutur dia. "Saya akan optimalkan belanja dulu. Saya hilangkan gangguan bisnis."
Dia juga menggarisbawahi kemungkinan penambahan TKD ke depan juga akan tetap bergantung kepada optimalisasi ekonomi daerah itu sendiri.
"Saya akan monitor sampai akhir tahun seperti apa penyerapannya. Kalau banyak yang belum selesai gausah ditambah, tapi kalau pembangunan bagus dan tidak ada temuan-temuan [negatif], ya patut dipertimbangkan.Tapi pada dasarnya tergantung mereka sendiri."
Sebelumnya, belasan Gubernur di seluruh Indonesia mendatangi kantor pusat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta hari ini, Selasa (7/10/2025). Pertemuan turut membahas soal pemangkasan transfer ke daerah (TKD).
Salah satu perwakilan, Sherly Tjoanda, yang juga Gubernur Maluku Utara mengatakan pertemuan itu menegaskan sikap para Kepala Daerah yang disebutnya tidak menyetujui pemotongan TKD 2026 mendatang.
"Semuanya tidak setuju," ujar Sherly kepada wartawan di Gedung Pusat Kemenkeu usai pertemuan itu.
Sherly mengaku pemangkasan TKD Itu akan membebani kerja sejumlah Pemda yang meliputi pembangunan infrastruktur seperti jembatan, hingga gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dia juga mengatakan jika pemangkasan TKD itu juga otomatis berdampak kepada pengurangan APBD dikisaran 20 — 60%. "Itu berat untuk pembangunan infrastruktur," tutur dia.
Ada Penyelewengan
Di sisi lain, Purbaya juga sempat membeberkan alasan keputusan memangkas TKD. Dia mengatakan, keputusan tersebut dilakukan lantaran anggaran tersebut kerap disalahgunakan oleh sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda), yang pada akhirnya tidak tersalurkan dengan untuk menopang ekonomi wilayah.
"Alasan pemotongan anggaran itu utamanya karena banyak penyelewengan. Artinya tidak semua uangnya dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat, bukan saya, pemimpin itu agak gerah," ujar Purbaya di Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
(lav)
