Bloomberg Technoz, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) meminta pemerintah tidak lagi memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027.

Asosiasi menilai ruang fiskal daerah yang menyusut akibat kebijakan efisiensi dalam hampir dua tahun terakhir mulai menghambat percepatan pembangunan dan pelaksanaan berbagai program pemerintah di daerah.

Anggaran TKD mulai dipangkas pada 2025. Awalnya, dana TKD dialokasikan Rp919 triliun, tetapi terkena pemangkasan menjadi Rp869 triliun. Tahun ini, pemangkasan lebih parah terjadi, alokasi TKD hanya Rp693 triliun.

Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengatakan, pemerintah kabupaten kini menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka dituntut mempercepat pembangunan daerah sekaligus menyukseskan proyek strategis nasional (PSN) dan berbagai program Presiden. Namun, di sisi lain, kemampuan fiskal daerah semakin terbatas karena pemotongan anggaran dan kebijakan efisiensi.

"Dalam hampir dua tahun terakhir, keresahan di kalangan kepala daerah semakin meluas. Kami ingin mempercepat pembangunan daerah dan mendukung program-program pemerintah, tetapi kemampuan fiskal kami terbatas karena pemotongan dan efisiensi anggaran," kata Bursah dalam rapat bersama Komisi II, Kamis (30/7/2026).