Namun, Fakhrul mengingatkan bahwa kedaulatan tanpa efisiensi dapat berubah menjadi nasionalisme yang mahal, jika pengelolaan nantinya tidak dilaksanakan secara tepat guna dan efisien.
Ia menekankan pentingnya pemerintah memastikan agar aset yang disita dapat dikelola secara produktif dan transparan, bukan sekadar dipindahkan dari tangan swasta ke tangan negara tanpa perubahan tata kelola.
“Ketika smelter ilegal disita dan dikelola oleh BUMN, tantangannya bukan hanya soal legalitas, tapi soal kemampuan menciptakan value chain yang produktif. Tanah jarang adalah industri berbasis teknologi tinggi,” jelas Fakhrul.
Diperlukan Industrial Policy Berbasis Produktivitas
Menurut Fakhrul, langkah pemerintah harus disertai dengan kebijakan industri yang berorientasi pada produktivitas, bukan sekadar proteksi.
Ia juga mendorong adanya konsolidasi antara PT Timah, lembaga riset, dan universitas agar hilirisasi logam tanah jarang tidak hanya menghasilkan lelehan logam, tetapi juga knowledge capital.
Selain itu, pemerintah perlu membangun kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership/PPP) yang disiplin dan akuntabel, dengan governance metrics yang dapat diaudit publik.
“Tanah jarang adalah industri teknologi tinggi. Kalau tidak disertai riset, inovasi, dan tata kelola yang transparan, kita berisiko hanya mengganti pelaku tanpa memperbaiki sistem,” kata Fakhrul.
Blueprint Tata Kelola Mineral Strategis
Fakhrul menilai pemerintah ke depan perlu merancang blueprint tata kelola mineral strategis yang memberikan kejelasan atas tiga hal utama:
1. Hak dan kewajiban antara pusat dan daerah
2. Mekanisme audit atas nilai ekspor dan royalti
3. Jalur transisi bagi industri kecil yang legalisasi izinnya masih tertinggal
“Hanya dengan tata kelola yang stabil, keadilan bisa menjadi daya tarik investasi, bukan hambatannya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perhatian kepada rakyat yang selama ini terlibat dalam aktivitas tambang ilegal. Menurutnya, PT Timah harus berperan memberikan solusi agar tidak muncul gejolak sosial.
“Terkait dengan rakyat yang terlibat dengan tambang ilegal, di sini PT Timah harus bisa memberikan bantalan. Kita tidak ingin ada gejolak di industri. PT Timah harus memberikan kompensasi dan penghidupan sama baiknya atau lebih, dibandingkan sebelumnya menjadi penambang ilegal. Ini nanti akan membuktikan keberhasilan dari kebijakan ini,” tegasnya.
Konsistensi Kebijakan Jadi Penentu Keberhasilan
Fakhrul menilai keberhasilan langkah Presiden Prabowo akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan kepastian regulasi. Ia menegaskan bahwa pasar tidak alergi terhadap aturan yang ketat, selama aturan tersebut jelas dan konsisten.
“Pasar menolak ketidakpastian, bukan aturan. Hukum yang tegas harus diikuti oleh tata kelola yang dapat diprediksi. Itu yang akan mengubah Bangka Belitung dari tambang menjadi penggerak ekonomi nasional,” pungkasnya.
Kedaulatan Ekonomi Bukan Sekadar Hak Menambang
Menutup pandangannya, Fakhrul menekankan bahwa kedaulatan ekonomi tidak hanya berbicara tentang kepemilikan sumber daya alam, tetapi juga kemampuan bangsa untuk menambah nilai dari setiap hasil bumi.
“Kedaulatan ekonomi bukan hanya hak tentang untuk menambang, tapi kemampuan menambah nilai dari setiap gram tanah yang diambil dari bumi sendiri, dan di sini kita harus memberikan nilai tambah yang maksimal untuk bangsa,” tutupnya.
Dengan penertiban tambang ilegal di Bangka Belitung, pemerintah dinilai tengah membuka babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Namun, sebagaimana diingatkan Fakhrul, keberlanjutan dan keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada sejauh mana efisiensi, transparansi, serta keseimbangan sosial mampu dijaga di setiap tahap implementasinya.
(red)
