Bloomberg Technoz, Jakarta - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan enam smelter ilegal di Bangka Belitung bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga koreksi arah kebijakan ekonomi sumber daya nasional menuju kedaulatan yang berkeadilan.

“Apa yang dilakukan pemerintah ini adalah momentum untuk mengakhiri era kebocoran nilai dari sumber daya alam. Ini bukan semata urusan tambang, tapi soal kedaulatan ekonomi,” ujar Fakhrul di Jakarta, Senin (6/10).

Pemerintah Akhiri Era Kebocoran Nilai SDA

Menurut Fakhrul, lebih dari 90 persen cadangan timah dan logam tanah jarang (LTJ) Indonesia berada di Bangka Belitung. Selama bertahun-tahun, negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah akibat praktik tambang ilegal dan lemahnya tata kelola.

“Kerugian ini bukan hanya soal uang, tapi cermin dari institusi ekonomi yang kehilangan daya kontrol. Dengan penertiban ini, pemerintah sedang mengembalikan trust premium terhadap negara,” jelasnya.

Langkah pemerintah tersebut, lanjut Fakhrul, merupakan sinyal penting bagi upaya memperbaiki tata kelola sumber daya nasional agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Kedaulatan Tanpa Efisiensi Jadi Nasionalisme yang Mahal