Bloomberg Technoz, Jakarta – Peneliti energi independen Akhmad Hanan menilai, jika pemerintah harus membatasi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) demi memenuhi kebutuhan untuk B50, segmen pelayanan publik atau public service obligation (PSO) penerima ‘subsidi’ biodiesel bisa dipersempit.

Akhmad, yang juga anggota Pusat Studi Ketahanan Energi Universitas Pertahanan, berpendapat meskipun pasokan CPO untuk B50 akan terjamin, opsi menekan ekspor tersebut diprediksi membuat pendanaan program mandatori biodiesel makin diketatkan.

Apalagi, sumber dana yang dimanfaatkan untuk insentif pendanaan biodiesel berasal dari pungutan ekspor (PE) CPO yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sehingga turunnya ekspor CPO akan membuat storan PE turut menurun.

“Tidak tertutup kemungkinan ada sistem kuota berbasis wilayah atau sektor, agar ‘subsidi’ tidak bocor ke penggunaan nonprioritas,” kata Akhmad, ketika dihubungi Jumat (26/9/2025).

Beralih ke APBN