Bloomberg Technoz, Jakarta – Pembiayaan untuk rencana mandatori B50 pada tahun depan dinilai rawan tidak mencukupi jika pemerintah memutuskan untuk memangkas ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) demi memenuhi kebutuhan produksi biodiesel di dalam negeri.

Anggota Pusat Studi Ketahanan Energi Universitas Pertahanan Akhmad Hanan mengatakan persoalan itu menimbulkan dilema tersendiri bagi pemerintah; antara menjaga pasokan CPO dalam negeri atau tetap mempertahankan sumber pendanaan insentif B50 yang diperoleh dari pungutan ekspor.

“Jika ekspor CPO ditekan untuk memastikan suplai domestik, pungutan ekspor bisa menurun sehingga dana BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit] yang menjadi sumber subsidi biodiesel ikut tergerus,” kata Akhmad ketika dihubungi, Jumat (26/9/2025).

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah tak langsung mengimplementasikan mandatori B50 pada 2026. Alih-alih, pemerintah disarankan melakukan transisi dengan menjalankan mandatori B45 secara terbatas dan melakuat proyek pilot B50.

Hal tersebut dilakukan sambil memperkuat hulu CPO; yakni produktivitas perkebunan sawit dan menyiapkan ruang fiskal untuk menjalankan B50.