Langkah diplomasi ini juga menegaskan makin dalamnya isolasi Israel. Selain Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu utama, semakin sedikit negara yang mendukung kelanjutan perang. Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel, sedang membahas penghentian fasilitas perdagangan istimewa bagi Tel Aviv, meski sejumlah politisi kunci Jerman menyuarakan penolakan.
Kinerja pasar modal Israel juga terpukul. Saham Israel tercatat sebagai yang terburuk di dunia dalam denominasi dolar dalam dua pekan terakhir, seiring investor memperhitungkan konflik yang lebih panjang dan mahal.
Sehari sebelumnya, Inggris, Kanada, dan Australia juga resmi mengakui Palestina dalam rangkaian acara bersama Prancis-Saudi. Mereka bergabung dengan hampir 150 negara lain yang sudah lebih dulu mengambil langkah tersebut. Sebaliknya, sebagian besar negara yang belum mengakui Palestina adalah negara-negara Barat, termasuk AS dan Jepang.
Dalam pidatonya di PBB, Macron mengatakan Paris bisa membuka kedutaan Palestina setelah semua sandera Hamas dibebaskan dan perang berakhir. Ia juga menegaskan pentingnya menghentikan perdebatan mengenai eksistensi negara Israel.
Beberapa negara hadir dalam konferensi PBB pada Senin, termasuk Jerman dan Jepang. Meski mendukung inisiatif Macron, keduanya tetap menahan diri untuk tidak segera mengakui Palestina.
Kritik Israel dan AS
Upaya pengakuan Palestina menuai kritik dari Presiden AS Donald Trump dan Israel, yang menilai langkah itu sama saja memberi hadiah bagi Hamas. Delegasi AS dan Israel tidak menghadiri konferensi tersebut.
Macron menanggapi bahwa pengakuan Palestina justru merupakan “kekalahan bagi Hamas,” dengan alasan kelompok itu menolak solusi dua negara.
Bagi otoritas Palestina, acara PBB tersebut memberi dorongan simbolis dalam upaya membentuk negara di Tepi Barat dan Gaza, yang dihuni lebih dari 5 juta orang. Namun, perang berkepanjangan di Gaza serta bertambahnya permukiman Yahudi di Tepi Barat membuat prospek negara Palestina dalam waktu dekat kian suram.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, yang memiliki kekuasaan terbatas di Tepi Barat, menyampaikan pidato melalui video. Ia berterima kasih kepada para peserta konferensi. Abbas bersama pejabat Palestina lain ditolak masuk ke AS setelah pemerintah menolak memberikan visa.
Dalam pernyataannya, Abbas menegaskan Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan Palestina di masa depan, serta mengulangi kecamannya atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.
Sementara itu, pemerintah Israel tetap menolak ide negara Palestina dengan alasan dapat melemahkan keamanan negara Yahudi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan sikap tersebut.
“Tidak akan ada negara Palestina,” kata Netanyahu pada Minggu. Ia menyebut pengakuan formal sebagai “upaya memaksakan negara teror di jantung tanah kami.”
Netanyahu dijadwalkan berpidato di Majelis Umum PBB pada Jumat dan bertemu Trump di Gedung Putih pada Senin berikutnya. Ia mengatakan akan mengumumkan langkah balasan terhadap negara-negara yang mengakui Palestina setelah itu.
Komunitas internasional semakin mengecam operasi militer terbaru Israel di Kota Gaza yang dinilai memperparah penderitaan warga sipil. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut sekitar 65.000 orang telah tewas akibat konflik. Bulan lalu, lembaga pemantau yang didukung PBB menyatakan terjadi kelaparan di sejumlah wilayah setelah berbulan-bulan blokade Israel terhadap bantuan dan pasokan makanan.
Dalam serangan Hamas pada 2023, sebanyak 1.200 orang tewas dan 250 lainnya disandera. Hingga kini, 48 orang masih ditahan, dengan sekitar 20 diyakini masih hidup menurut pihak Israel.
(bbn)
