The New York Times dalam pernyataannya menyebut pembatasan tersebut “sangat bertentangan dengan perlindungan konstitusional atas kebebasan pers dalam demokrasi.”
Setidaknya satu anggota parlemen konservatif menentang kebijakan baru ini. Anggota DPR dari Partai Republik, Don Bacon asal Nebraska, menulis di X bahwa kebijakan pers tersebut sangat bodoh hingga sulit dipercaya.
“Kami tidak ingin sekumpulan koran ala Pravda yang hanya menyuarakan posisi resmi pemerintah,” ujarnya, merujuk pada media Soviet. “Pers yang bebas membuat negara kita lebih baik.”
Ketegangan Presiden Donald Trump dengan media di periode keduanya meningkat pekan ini ketika jaringan ABC milik Walt Disney Co. menangguhkan pembawa acara larut malam Jimmy Kimmel karena komentarnya soal aktivis konservatif Charlie Kirk yang tewas, setelah adanya kampanye tekanan termasuk ancaman dari Ketua Komisi Komunikasi Federal Brendan Carr.
Pada April lalu, Gedung Putih menghapus akses lama untuk kelompok pers bagi kantor berita setelah pengadilan federal memerintahkan agar kredensial Associated Press (AP) dipulihkan.
Sengketa itu bermula dari gugatan AP ketika Gedung Putih mulai membatasi peliputannya setelah kantor berita tersebut menolak menyebut Teluk Meksiko dengan nama baru yang diberikan Trump, yaitu Teluk Amerika, sebuah perubahan yang tidak diakui negara lain.
Trump juga mengembalikan nama Departemen Pertahanan ke sebutan sebelum Perang Dunia II, yaitu Departemen Perang, meski perubahan itu masih harus difinalisasi oleh Kongres.
(bbn)
