Tak Ada Monopoli
Aris menegaskan pemerintah tidak memiliki niat untuk memonopoli bisnis hilir migas di Indonesia. Aris juga mengeklaim pemerintah akan segera menuntaskan masalah kelangkaan BBM di SPBU swasta tersebut.
“Tidak ada monopoli, semuanya kan didistribusikan dengan sebaiknya. Kalau ada masalah teknis di lapangan tinggal didiskusikan dengan baik,” kata Aris.
Sebelumnya, 2 perusahaan SPBU swasta yakni Shell Indonesia dan BP-AKR melaporkan kelangkaan stok sejak bulan lalu.
Belakangan, Kementerian ESDM mengarahkan agar pengadaan BBM untuk kebutuhan SPBU swasta tersebut dilakukan satu pintu melalui Pertamina.
Adapun, kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan BBM untuk seluruh SPBU mencapai 1,4 juta kiloliter (kl) sampai akhir tahun ini.
Kendati demikian, Menteri ESDM Bahil Lahadalia menerangkan arahan bagi SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina tidak bakal mengarah pada praktik monopoli usaha.
“Ini bukan persoalan persaingan usaha. Ini persoalan Pasal 33 [UUD 45] hajat hidup orang banyak, itu alangkah lebih bagus dikuasai oleh negara, tetapi bukan berarti totalitas semua dikuasai oleh negara,” tegasnya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/9/2025).
Dia juga membantah tudingan pemerintah sengaja menahan tambahan izin impor kepada SPBU swasta, yang saat ini tengah kesulitan pasokan BBM khususnya RON 92 dan BBM dengan nilai oktan lebih tinggi.
Di sisi lain, KPPU menyatakan telah memanggil Kementerian ESDM dan perusahaan SPBU yakni Pertamina, Shell Indonesia, dan BP-AKR dalam rangka mengusut dugaan pelanggaran dari kebijakan izin impor BBM.
Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto menjelaskan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk berdiskusi terkait kebijakan izin impor BBM.
Saat ini, KPPU sedang melakukan analisis terhadap informasi yang dimiliki sembari menunggu data tambahan yang dibutuhkan.
“Sudah ada diskusi dengan para pihak. Analisis sambil berjalan dan menunggu data informasi yang kami perlukan,” kata Taufik ketika dikonfirmasi.
(azr/naw)
