Sebelumnya, imigrasi AS menggerebek pabrik baterai listrik (EV) di Georgia yang dikelola oleh dua perusahaan Korsel, yakni , pada Kamis (4/9/2025) lalu. Mereka menahan 475 pekerja, 300 di antaranya merupakan warga Korsel.
Bloomberg News melaporkan, sepanjang akhir pekan, Kepala Staf Presiden Lee Jae Myung, Kang Hoon Sik berupaya membebaskan 300 warga Korsel yang ditahan di lokasi konstruksi proyek patungan tersebut.
Menurut kantor berita Yonhap, para pekerja Korsel kemungkinan bisa pulang dengan penerbangan carteran pada Rabu (10/9/2025), mengutip pernyataan Konsul Jenderal Cho Ki-joong dari pusat penahanan Georgia.
Hingga kini belum jelas visa apa yang dimiliki para pekerja tersebut atau apakah visa itu mengizinkan mereka berada di lokasi proyek.
Aksi ini terjadi kurang dari dua pekan setelah Presiden Lee Jae Myung bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih untuk mengukuhkan perjanjian dagang baru.
Pakta itu mencakup dana US$350 miliar untuk mendukung perusahaan Korsel yang berekspansi di AS, di mana US$150 miliar dialokasikan untuk industri galangan kapal. Perusahaan swasta juga berkomitmen menanamkan investasi langsung di AS sebesar US$150 miliar.
Bulan lalu, Hyundai Motor berkomitmen meningkatkan investasi di AS menjadi US$26 miliar hingga 2028, naik dari rencana awal US$21 miliar, demi memperluas produksi mobil, baja, dan robotik.
Pada Minggu, sekelompok legislator partai berkuasa Korsel menyatakan bahwa jika AS sungguh ingin menarik investasi dari perusahaan Korsel, penahanan massal warganya seharusnya tidak terjadi. Mereka menegaskan sebelum investasi ditambah, Seoul harus menekan Washington untuk menjamin keselamatan warganya serta memperbaiki kebijakan visa bagi pekerja yang datang ke AS untuk tujuan investasi.
(ros)
