Selanjutnya biaya dibagi rata atas realisasi alokasi anggaran setelah dikurangi imbal hasil dari penempatan Pemerintah di lembaga keuangan domestik.
Hingga akhir Agustus 2025, posisi instrumen moneter SRBI turun dari Rp923 triliun menjadi Rp715 triliun. BI juga mencatat pembelian SBN senilai Rp200 triliun, termasuk melalui mekanisme debt switching dengan Pemerintah.
Dana tambahan menjadi pekerjaan rumah pemerintah guna menutup kebutuhan program ambisius Prabowo. Skema yang dikritik Arianto Muditomo, analis perbankan dan praktisi sistem pembayaran, karena idealnya hanya aktif pada situasi krisis.
Dalam situasi normal, pemerintah sebaiknya mengandalkan penerbitan surat utang atau sumber pendanaan lain agar independensi BI tetap terjaga. Kebijakan burden sharing sempat menjadi perhatian investor hingga cenderung membawa rupiah tertekan.
Analis pasar menambahkan bahwa langkah pembagian beban utang sejatinya harus menimbang kondisi likuiditas BI. Kondisi terkini tampak bahwa BI juga menyerap dana dari investor untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dengan memberikan imbal hasil di atas BI Rate saat ini sebesar 5%.
"Oleh karena itu, akan lebih bijaksana jika jumlah obligasi pemerintah yang dibeli Bank Indonesia melalui mekanisme pembagian beban utang tidak melebihi jumlah penerbitan SRBI dan produk repo Bank Indonesia," kata tim analis Maybank di antaranya Saktiandi Supaat, Myrdal Gunarto, dalam catatannya.
(far/wep)
