Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menargetkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dapat segera rampung dalam waktu dekat. Dewan ini disiapkan sebagai penguatan kebijakan inklusi keuangan agar tidak hanya meningkatkan literasi, tetapi juga mendorong kesejahteraan finansial masyarakat secara nyata.

"Bapak Presiden telah memerintahkan untuk pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan guna melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan saat ini sedang disiapkan infrastruktur hukum yang sesuai dengan Undang-Undang P2SK," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam agenda AKSI KLIK dan Aku Bisa Sejahtera, secara Hybrid, Jumat (6/3/2026). 

Lebih lanjut menurutnya, transformasi kebijakan inklusi keuangan perlu bergerak lebih jauh dari sekadar literasi menuju pencapaian financial well-being. Sebab akses terhadap layanan keuangan, kata dia, harus mampu membantu masyarakat menghadapi guncangan ekonomi, merencanakan masa depan, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam mengelola keuangan.

Ia juga mengingatkan bahwa semakin berkembangnya produk keuangan dan digitalisasi harus diimbangi dengan pemahaman risiko yang memadai. Hal ini penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh penipuan atau praktik yang merugikan, termasuk maraknya fraud di sektor digital.

"Nah ini yang perlu dijaga agar masyarakat tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak positif tersebut," jelasnya.