Artinya, santunan itu menjadi instrumen kementerian untuk menyalurkan bantuan saat terjadi guncangan, baik bencana alam maupun non-alam serta juga menyasar pada korban konflik sosial, demonstrasi, maupun keadaan darurat lainnya.
Prosesnya dilaksanakan secara langsung. Ahli waris korban meninggal dunia menerima bantuan secara pribadi, sementara korban luka berat mendapat santunan langsung baik di rumah sakit atau tempat tinggalnya.
“Bagi korban meninggal, ahli waris menerima santunan Rp15 juta. Untuk korban luka berat diberikan Rp5 juta, dan bila dibutuhkan dapat dilanjutkan dengan dukungan pemulihan, rehabilitasi, bahkan program pemberdayaan,” kata dia.
Di sisi lain, dia menambahkan, dana bantuan sosial itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan demikian, penyaluran bansos itu akan dilakukan transparan.
“Karena itu, penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat,” tuturnya.
Aksi demo penolakan kenaikan tunjangan DPR dan demo buruh memang berakhir kisruh dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, beberapa aksi demo masih berlangsung di sejumlah daerah.
Unjuk rasa pun kerap berujung pada perusakan sejumlah fasilitas umum; termasuk gedung DPRD dan beberapa kantor pemerintahan.
Hal ini terjadi usai demo di Jakarta menelan korban yaitu pengemudi ojek online, Affan Kuniawan, Kamis Malam lalu. Sebuah kendaran taktis Brimob Polda Metro Jaya nampak menabrak kencang tubuh Affan yang terpeleset di Bendungan Hilir.
Alih-alih berhenti, kendaraan taktis tersebut justru kembali mempercepat laju dan melindas Affan. Di sejumlah daerah kemudian juga muncul korban jiwa dari kelompok sipil seperti Makassar dan Yogyakarta.
(dec/naw)
