"Kemudian terdapat juga beberapa gedung [yang dicover] asuransi swasta antara lain yaitu gedung DPRD Sulawesi Selatan yang dijamin oleh perusahaan asuransi swasta, Gedung Grahadi Surabaya juga oleh swasta, 3 unit pos polisi di Slipi, Salemba, Gunung Sari dan juga hotel di Bandung," ujarnya.
Untuk kendaraan bermotor, OJK masih menunggu laporan lebih lanjut. Namun, terdapat indikasi sejumlah kendaraan yang dibeli melalui pembiayaan bank atau multifinance tidak memiliki perluasan jaminan terhadap risiko kerusuhan, sehingga berpotensi tidak tercover. Sementara itu, hingga kini belum ada laporan klaim dari asuransi jiwa komersial.
OJK menegaskan pihaknya terus mendorong perusahaan asuransi agar memproses klaim secara adil, transparan, dan sesuai polis. Langkah pengawasan dilakukan melalui asesmen kelayakan klaim, percepatan pembayaran klaim yang eligible, hingga stress test atas potensi dampak kerugian pada nilai pasar aset guna menjaga solvabilitas perusahaan.
"Dalam momentum ini, asuransi tambahan risiko huru hara atau yang dikenal dengan RSMDCC atau Riot Strike Malicious Damage dan Civil Commotion terbukti sangat penting pokoknya perluasan jaminan ini memberikan kepastian pelindungan bagi pemilik aset baik aset publik maupun aset pribadi dari kerugian yang timbul akibat kerusuhan atau demonstrasi," tuturnya.
Ke depan, OJK mendorong agar perlindungan barang milik negara semakin diperluas melalui KABMN, mengingat masih ada aset pemerintah pusat maupun daerah yang belum terasuransikan.
"Ke depan kami berharap bahwa prospek lini basis dari RSDMCC diperkirakan akan meningkat sering dengan pertamanya kesadaran masyarakat terhadap risiko terjadinya huru hara atau demonstrasi," pungkasnya.
(lav)
