Hal tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK juncto Pasal 22 serta selaras dengan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Selain itu, besaran tambahan beban bunga oleh BI kepada pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian dan bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat.
Pada dasarnya, selain burden sharing, bank sentral telah mendukung program-program pemerintah melalui pembelian SBN di pasar sekunder. Dukungan BI ditempuh tetap sesuai dengan kaidah kebijakan moneter yang berhati-hati.
Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan secara terukur, transparan, dan konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian sehingga terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter.
"Sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang prudent serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar," kata Ramdan.
Respon pasar
Pernyataan rencana pembelian obligasi pemerintah oleh BI dengan skema burden sharing keluar di tengah pertemuan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD-RI pada hari Selasa lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Perry mengatakan, "Kami menyepakati pembagian beban burden sharing untuk bunganya, kami sepakat separuh-separuh," kata Perry, dilansir dari media lokal.
Burden sharing, atau pembagian beban bunga bersama BI dan Kementerian Keuangan akan mengurangi beban pembiayaan program untuk ekonomi kerakyatan, kata Perry.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, kerja sama itu tak hanya berorientasi menjaga stabilitas moneter tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi. BI dikatakan tetap memiliki independensi, kata Menkeu.
Kabar tersebut telah mempengaruhi pergerakan rupiah dan harga obligasi pada perdagangan Rabu.
Aksi beli defensif mewarnai pasar SUN pada Rabu dengan penurunan yield SUN tenor 2Y dan kenaikan yield tenor lebih panjang.
Aksi jual juga berlanjut di pasar INDON dengan kenaikan yield tipis pada tenor panjang 30Y dan 20Y. Sedangkan rupiah cenderung sideways dan akhirnya ditutup melemah tipis 0,09%.
"Pergerakan ini menunjukkan reaksi negatif atas pemberitaan kebijakan burden sharing, tetapi investor agak berhati-hati dalam menanggapi pemberitaan tersebut. Kehati-hatian ini berlandaskan pada pengumuman yang bersifat tiba-tiba. Bahkan, para anggota Komisi XI DPR RI tak mengetahui adanya burden sharing selain reinvestasi obligasi VR era pandemi melalui debt switching, pembelian SPN/SPNS di pasar lelang dan pembelian di pasar sekunder," kata tim analis mega Capital Sekuritas dalam catatannya pagi ini ini.
Dugaan analis, burden sharing yang dimaksud oleh Gubernur BI Perry Warjiyo adalah kebijakan subsidi bunga program perumahan rakyat & koperasi merah putih melalui bunga yang diperoleh BI dari reinvestasi obligasi burden sharing jatuh tempo.
"Apabila ada pendanaan fiskal melalui penerbitan obligasi burden sharing baru, implementasinya masih harus menunggu penerbitan protokol penanganan krisis baru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK)," imbuh Lionel Priyadi, Fixed Income and Macro Strategist Mega Capital.
Pada perdagangan Kamis ini, rupiah masih melanjutkan pelemahan ketika sebagian besar mata uang Asia bergerak menguat terungkit sentimen penurunan suku bunga global jelang data pasar kerja Amerika Serikat. Sedangkan harga obligasi pemerintah juga tertekan untuk tenor lebih panjang, mencerminkan para investor melanjutkan lagi langkah kehati-hatian menunggu lebih jelas rencana burden sharing tersebut.
Sebagai gambaran, BI saat ini menguasai sekitar Rp1.609,9 triliun SBN (gross) di pasar per data 1 September, memasukkan BI ke kelompok langka sebagai bank sentral yang menjadi pemegang obligasi pemerintah terbesar, bersama Bank of Japan.
Dalam nilai net, kepemilikan BI di SBN mencapai Rp1.535,47 triliun, setara dengan 24% total SBN yang beredar di pasar saat ini, mengalahkan persentase kepemilikan SBN oleh perbankan 20,8%, juga industri asuransi dan dana pensiun 18,52%.
Lonjakan kepemilikan SBN yang besar oleh bank sentral itu menjadi salah satu imbas dari kesepakatan burden sharing BI dan Kemenkeu pada periode pandemi Covid-19 lalu. Kala itu burden sharing disepakati untuk mengurangi beban fiskal demi membiayai dampak pandemi. Pandemi telah menjatuhkan perekonomian hingga kas negara tertekan akibat pendapatan pajak melemah.
Sementara kali ini, burden sharing ditempuh untuk membiayai program Presiden Prabowo ketika perekonomian dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik masih mampu tumbuh 5,12% di tengah keluhan kelesuan daya beli masyarakat. Para ekonom sempat menyoroti risiko dari lonjakan kepemilikan SBN oleh BI tersebut yang pada satu titik dinilai bisa membatasi keleluasaan bank sentral dalam mengelola moneter serta menjaga independensi kebijakan ke depan.
-- update penambahan pernyataan Bank Indonesia.
-- dengan bantuan laporan Lavinda
(red)
