Di sisi lain, transparansi disebut menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Ia mengusulkan pemerintah menyediakan satu dasbor khusus bertajuk “Apa yang Berubah” yang memuat status kebijakan, tanggal berlaku, contoh dampak, serta dasar hukum.
"[hal itu perlu dilakukan] agar rumor tidak mengalahkan data," pungkasnya.
Untuk diketahui saja, kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat berisi 25 tuntutan yang harus diselesaikan dalam dua kurun waktu yang berbeda. Sebanyak 17 tuntutan harus dirampungkan dalam kurun satu pekan atau hingga 5 September mendatang. Sedangkan 8 tuntutan lainnya memiliki durasi hingga satu tahun.
Terdapat enam pihak yang disebut harus menuntaskan 17 tuntutan rakyat dalam kurun satu pekan. Mereka adalah Presiden Prabowo Subianto, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua umum partai politik, Kepala Kepolisian Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan sejumlah kementerian sektor ekonomi.
Daftar 17 Tuntutan Rakyat
Tenggat waktu: 5 September 2025
Tugas Presiden Prabowo:
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas DPR
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
- Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Tugas Ketua Umum Partai Politik
- Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis
- Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
- Tugas Kepala Kepolisian RI
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
- Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
- Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Tugas TNI
- Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Daftar 8 Tuntutan Rakyat
Tenggat waktu: 31 Agustus 2026
- Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran
- Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif
- Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
- Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset koruptor
- Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis
- TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
(prc/roy)
