Bloomberg Technoz, Jakarta - Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja menuding Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memiliki kepekaan publik usai menyetujui kenaikan tunjangan perumahan hingga Rp50 juta per bulan. 

Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menyindir langkah parlemen yang dinilai jauh dari kondisi nyata buruh.

“Buruh hanya meminta kenaikan upah minimum 8,5% atau sekitar Rp200 ribu, tapi DPR bisa menaikkan tunjangan perumahan sampai Rp50 juta. Setahun Rp600 juta. Nyewa rumah di mana itu, di surga?” ujar Said di depan Gedung DPR, Kamis (28/8/2025).

Menurut Said, keputusan DPR ini menyakiti keadilan sosial. Sementara buruh masih berjuang dengan isu outsourcing, pemotongan pesangon, hingga diskriminasi pajak, parlemen justru menambah fasilitas mewah bagi anggotanya. 

“Di mana hati nuraninya? Itu yang membuat rakyat terluka,” tambahnya.