Bloomberg Technoz, Jakarta – Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) merasa keberatan ihwal pemangkasan produksi batu bara yang signifikan dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bagi penambang untuk periode 2026. 

Kondisi tersebut dinilai mengganggu kegiatan operasional, bahkan berisiko memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tambang batu bara hingga aktivitas ekonomi daerah.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan, berdasarkan laporan anggota APBI, angka produksi batu bara yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM jauh di bawah angka persetujuan RKAB tiga tahunan, maupun pengajuan RKAB tahunan 2026 tahap evaluasi tiga serta realisasi produksi 2025.

Pemangkasan produksi batu bara bervariasi di kisaran 40% hingga 70% terhadap masing-masing perusahaan tambang batu bara. 

“Dalam hal ini, APBI memandang diperlukan kriteria penetapan yang jelas serta sosialisasi kepada pelaku usaha agar proses evaluasi RKAB dapat dipahami,” kata Gita dalam siaran pers, dikutip Senin (2/2/2026).