Polemik penetapan kuota haji juga sempat menjadi isu panas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga legislatif tersebut bahkan sampai membentuk panitia khusus hak angket untuk memeriksa penetapan kuota haji pada 2024. Pansus bergulir dengan memeriksa sejumlah saksi dan pejabat Kemenag; namun Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan.
Pansus ini berakhir antiklimaks karena masa jabatan DPR 2019-2024 berakhir. Selain itu, prosesnya juga terkendala peta politik saat Pemilu 2024. Meski demikian, pansus memang memberi isyarat hasil pemeriksaannya bisa digunakan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan korupsi pada kebijakan penetapan kuota haji.
Di KPK, kasus ini baru saja naik ke tingkat penyidikan pada Awal Agustus lalu. Kasus ini menggunakan surat perintah penyidikan atau sprindik umum yang tak mencantumkan identitas para tersangka. Namun, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi mencegah tiga nama ke luar negeri.
Mereka adalah Menteri Agama 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas, Bos Travel Maktour Fuad Hasan Masyhur, dan staf khusus Menag bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan dan Moderasi Beragama, Ishfah Abidal Aziz.
(dov/frg)
