“Kalau perlu audit dilakukan supaya ke depan transparansi bisa terjadi, sehingga penyanyi dan pencipta lagu benar-benar mendapat haknya. Setuju nggak? Setuju,” ujar Dasco yang disambut persetujuan forum.

Selain itu, Dasco menawarkan pembentukan tim perumus revisi UU Hak Cipta dalam dua bulan ke depan, dengan melibatkan organisasi musisi seperti Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI). Menurutnya, terlalu banyak lembaga pemungut royalti justru membingungkan para pelaku industri.

Dorongan audit ini menjadi sinyal bahwa DPR mulai merespons keras kritik musisi terhadap LMKN dan LMK. Selama ini, tata kelola royalti dinilai tidak akuntabel dan jauh dari potensi ekonomi hak cipta yang sebenarnya.

(fik/spt)