Menurut dia, kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi justru dibagi dua yaitu 10.000 kuota menjadi haji reguler yang dikelola Kementerian Agama; dan 10.000 kuota menjadi haji khusus yang dikelola biro perjalanan atau travel haji. Dari kesepakatan ini, penyidik menduga terdapat aliran uang dari para penyelenggara ibadah haji atau perusahaan jasa perjalanan kepada Kementerian Agama.
"Itu kan menjadi permasalahan juga. Kemudian dari hasil penggeledahan-penggeledahan itu, KPK tentu nanti akan memanggil kepada pihak-pihak terkait untuk dilakukan klarifikasi permintaan keterangan dan konfirmasi, terkait dengan dokumen ataupun barang bukti elektronik yang sudah diamankan tersebut. Kita akan buka isinya, informasi-informasinya seperti apa," ujar Budi.
Menurut dia, penggeledahan pada empat lokasi tersebut juga berjalan dengan lancar dan kondusif. Dia mengklaim para perusahaan travel dan pemilik rumah yang digeledah sangat kooperatif. Hal ini berbeda saat penyidik menggeledah sebuah perusahaan travel haji besar yang mendapat perintangan dan upaya penghilangan barang bukti. Penyidik pun kemudian menjerat pemilik travel haji tersebut dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
(dov/frg)
