“Teknologi seperti AI dan machine learning jangan hanya menjadi jargon dalam inovasi, tapi harus menjadi solusi nyata untuk masalah-masalah krusial semisal keamanan digital ini. Teknologi harus menjadi alat kita untuk membangun pertahanan yang lebih kuat bagi masyarakat,” jelas dia.
Dalam kesempatan yang sama, Nezar menyinggung pentingnya kedaulatan data dan teknologi. Dia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi korban dari kolonialisme digital dan eksploitasi data oleh kekuatan asing.
Dia menuturkan, visi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya kemandirian teknologi nasional yang berbasis pada kemampuan dalam negeri.
“Ini menjadi konsen di tingkat global juga, bagaimana melindungi negara-negara yang rentan terhadap praktek pencurian dan eksploitasi data. Karena itu, inisiatif seperti AI for All harus menjadi model kolaborasi yang dapat ditiru oleh pelaku industri digital lainnya,” pungkasnya.
Adapun pemerintah melalui Kemkomdigi RI juga terus melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan aparat penegak hukum (APH) seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan mengidentifikasi pelaku spam dan scam, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Meski menyinggung kedaulatan data, belum lama dikabarkan bahwa Indonesia-Amerika Serikat (AS) telah menyepakati transfer data pribadi lintas negara yang menjadi bagian dari negosiasi tarif dagang. Kesepakatan yang dikritik berbagai pihak, termasuk pakar keamanan data karena berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
(far/wep)
