Anggota Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR Marwan Cik Asad dalam rapat kesepakatan arah kebijakan subsidi energi dalam asumsi dasar makro dan postur fiskal Tahun Anggaran 2026 terangkan bahwa tidaksemua masyarakat bisa beli LPG 3 Kg mulai tahun depan.
Pemerintah akan memanfaatkan data akurat dalam program subsidi LPG tetap sasaran. Rencana ini juga menjadi bagian dari upaya efektivitas dan reformasi kebijakan subsidi. Dia menggarisbawahi pelaksanaan tranformasi tersebut nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Saham Merry Riana (MERI) Terjun Bebas, Antrean Jual Membludak
Harga saham emiten terafiliasi Merry Riana dan Hermanto Tanoko PT Merry Riana Edukasi Tbk (MERI) pada perdagangan terakhir ditutup turun 9,2% ke Rp352. Tren terjun bebas telah terjadi sejak kabar ini dimuat, 21 Juli 2025. Dalam sepekan MERI telah longsor 48%, namun masuk ada di teritori positif sejak listing perdana di BEI dengan harga Rp172.
RTI Business pukul 10.52 WIB Senin (21/7/2025) saham MERI bergerak turun 14,69% ke posisi Rp482 per saham setelah sebelumnya dibuka di level Rp680 per saham. MERI juga terpantau sempat berada di titik tertinggi yaitu Rp700 pada perdagangan hari ini. Dalam catatan order book, antrean jual mencapai 574.583 lembar saham tanpa ada antrean beli.
4. Grab Tolak Tuntutan Bagi Hasil 90% untuk Ojol & 10% ke Aplikator
Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan menyatakan pihaknya tak setuju dengan tuntutan para pengemudi ojek onlie (ojol) dalam aksi unjuk rasa di depan Monumen Nasional (Monas) yang meminta sistem bagi hasil ditetapkan 90% untuk driver dan 10% untuk aplikator.
Tirza menyebut bahwa pihaknya mendukung rencana pemerintah menaikkan tarif ojol. Tirza menyebut sudah tiga tahun tarif ojol tidak naik, tetapi harga kebutuhan para pengemudi terus naik. "Grab melihat bahwa kajian penyesuaian biaya jasa merupakan langkah yang tepat untuk membangun ekosistem transportasi yang lebih adil, berkelanjutan, dan mengayomi semua pihak," ucapnya.
5. PANI Dikabarkan Gelar Rights Issue Akhir Tahun Ini
Saham PANI milik Sugianto Kusuma alias Aguan diperkirakan menetapkan harga rights issue di Rp20.000 pada bulan Desember mendatang, menurut rumor pasar yang berkembang. Menurut sumber yang meminta dirahasiakan identitasnya itu menyebut rights issue PANI dilakukan untuk keperluan penambahan cadangan lahan atau land bank.
Merespons hal ini perusahaan Pantai Indah Kapuk Dua membuka diri terhadap seluruh opsi pendanaan dalam upaya ekspansi dan keberlangsungan usaha, disampaikan PANI dalam surat klarifikasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Salah satu opsi yang terbuka saat ini adalah pembiayaan eksternal maupun internal. Sepenuhnya Perseroan akan mempertimbangkan segala kesempatan dan peluang yang terbuka demi kemajuan dan pertumbuhan Perseroan," ujar Christy, dikutip Jumat (25/7/2025).
6. Usai Djarum & TPIA, Giliran ASII yang Dikaitkan dengan MMLP
Rumor masuknya PT Astra International Tbk (ASII) pada perusahaan pengembang kawasan industri, PT Mega Manunggal Property Tbk menjadi perhatian kala MMLP mencatat kenaikan 5,61% ke level Rp565 pada Senin pekan ini. MMLP mengakhiri perdagangan hari Jumat pada posisi Rp555 dan sepanjang tahun ini (year to date/YTD) telah mengalami kenaikan 12,3%.
Rumor terkonfirmasi. ASII melalui entitas usahanya, PT Saka Industrial Arjaya, menandatangani perjanjian jual beli mayoritas saham MMLP (83,67%) dari PT Suwarna Arta Mandiri, Bridge Leed Limited dan beberapa pihak lain. Pasca kesepakatan SIA akan menjadi pengendali baru MMLP dan akan melaksanakan tender offer.
Aksi korporasi ASII menggambarkan aktifnya banyak grup bisnis besar Indonesia masuk bisnis kawasan industri. Sebelumnya, ada Grup Djarum dan Chandra Asri Group yang lebih dulu melancarkan aksi serupa.
7. Cara Cek BSU dengan NIK 2025 via Online
Keberlanjutan kabar program Bantuan Subsidi Upah (BSU) juga menjadi perhatian pembaca. Artikel ini menitikberatkan pada cara pengecekan status BSU 2025 melalui beberapa platform terpercaya. Program ini diberikan melalui kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat pekerja.
Menurut pernyataan Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, proses pencairan BSU tahun ini telah memasuki tahap akhir. Verifikasi dan validasi data pekerja sudah diselesaikan dan saat ini hanya menunggu proses finalisasi untuk penyaluran dana. Informasi mendalam Anda bisa cek atau mengakses situs https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
8. Dana IPO TGUK Tak Jelas, Barang Kedaluarsa Puluhan Miliar Rupiah
Laporan keuangan dan realisasi penggunaan dana IPO PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK) menjadi polemik, dimana salah satu yang disorot adalah pos persediaan barang Rp22,5 miliar yang terekam pada 30 September tahun lalu. Pada akhir Desember 2024, nilainya berubah menjadi hanya Rp1,1 miliar. Artinya, ada penurunan hingga Rp24,4 miliar.
Manajemen TGUK dalam keterbukaan informasi berdalih, penurunan persediaan itu disebabkan adanya penghapusan persediaan. "Atas penggunaan persediaan ini disebabkan oleh penghapusan persediaan yang disebabkan barang-barang yang rusak dan expired," seperti dikutip dari keterbukaan informasi tersebut, Senin (21/7/2025).
9. Isu Kerja Sama BKSL-Danantara Bangun Kota Kesehatan Terintegrasi
Rumor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah menjajaki proyek pembangunan kawasan terpadu (KEK) di sektor kesehatan, mirip konsep yang diterapkan di Chengdu, China, dan berlokasi di lahan milik PT Sentul City Tbk (BKSL) jadi salah satu topik hangat pekan ini.
Investor Relations BKSL Haidee Iksan belum memberikan keterangan rinci terkait proyek tersebut. Namun, mereka menegaskan bahwa potensi kerja sama sangat mungkin dilakukan, mengingat besarnya cadangan lahan milik perseroan. Sebelumnya juga muncul isu bahwa Danantara, BKSL dan perusahaan asal China akan bekerja sama mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), di mana BKSL akan berperan sebagai penyedia lahan.
10. ESDM Wajibkan Penambang Ajukan RKAB Baru pada Oktober 2025
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan perusahaan pertambangan wajib mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahun depan pada Oktober 2025. Kebijakan yang mulai berlaku mulai 2026 ini turut berlaku untuk perusahaan yang telah memilki RKAB sebelumnya, saat periode pengajuan selama 3 tahunan.
Dalam kesempatan sebelumnya, Tri menjelaskan sistem administrasi RKAB 1 tahunan akan dilakukan secara digital. Jika dilakukan secara manual dengan memberdayakan sumber daya manusia, administrasi RKAB cenderung menyita waktu lama.
(dec/wep)
