"Grab melihat bahwa kajian penyesuaian biaya jasa merupakan langkah yang tepat untuk membangun ekosistem transportasi yang lebih adil, berkelanjutan, dan mengayomi semua pihak," ucapnya.

Ia juga mengungkap bahwa Grab terus menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk mendukung implementasi kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan mitra pengemudi, kenyamanan pengguna, dan keberlangsungan industri.

"Kami percaya bahwa wacana ini perlu dikaji secara menyeluruh dan proporsional, karena Grab menyadari bahwa baik pengguna maupun Mitra Pengemudi memiliki kebutuhan dan preferensi yang beragam," jelasnya.

Sebelumnya, ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia melakukan demo sebagai tindak lanjut dari tidak adanya langkah konkret pemerintah untuk mengatur regulasi transportasi online.

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan, ada lima tuntutan dasar dari para pengemudi. Mereka menuntut pemerintah untuk membuat Undang-Undang Transportasi online, sistem bagi hasil ditetapkan 90% untuk driver dan 10% untuk aplikator.

Kemudian, menuntut untuk membuat aturan tarif yang adil antar barang dan makanan; melakukan audit investigatif terhadap aplikator; hapus argo goceng, slot, hub, multi order, member, atau pengkotak-kotakan lainnya.

(dhf)