Berdasarkan analisis Bloomberg News terhadap data dagang dan catatan korporasi, 10 eksportir panel dan sel surya terbesar Indonesia menjual produk senilai US$608 juta ke AS sepanjang paruh pertama 2025.

Enam perusahaan di antaranya berbasis di Batam dan, menurut catatan perusahaan, dimiliki oleh eksekutif dari perusahaan surya asal China. Keenam perusahaan itu menyumbang hampir 70% dari total ekspor ke AS.

Awal Juli lalu, koalisi produsen surya AS — termasuk First Solar Inc. dan Mission Solar Energy — melayangkan petisi perdagangan terhadap Indonesia, India, dan Laos.

Mereka menuding sejumlah perusahaan China memanfaatkan negara-negara ini untuk menjebol pasar AS dengan barang murah secara tidak adil.

Sejumlah temuan itu mendorong Komisi Perdagangan Internasional AS memulai penyelidikan terkait dugaan praktik dumping dan subsidi yang merugikan.

“Di bawah Presiden Trump, Amerika tak lagi menjadi tempat pembuangan produk murah yang merusak industri dan pekerja domestik,” kata juru bicara Gedung Putih, Kush Desai.

“Sembari menunggu penyelidikan Departemen Perdagangan terhadap dugaan dumping panel surya, pemerintahan terus mengawasi praktik transshipment dan cara lain yang bisa melemahkan kebijakan tarif kami.”

Namun, hingga kini belum ada definisi resmi dari pemerintah AS soal apa yang dianggap sebagai transshipment.

Tidak jelas pula apakah perusahaan-perusahaan surya milik China di Batam benar-benar merutekan ulang produknya untuk menghindari tarif tinggi — yang pada dasarnya menutup akses langsung ke pasar AS — atau memang memproduksi secara penuh di Batam agar bisa dikategorikan sebagai produk asal Indonesia.

BP Batam, otoritas pengelola kawasan ekonomi khusus tersebut, menyatakan belum menerima informasi resmi mengenai dimulainya investigasi dumping.

BP Batam mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga iklim dagang yang adil dan transparan.

“Hingga saat ini, negara mitra tetap mengapresiasi peran pemerintah Indonesia, BP Batam, dan Pemkot Batam dalam menavigasi dinamika perdagangan global secara bertanggung jawab,” ujar lembaga tersebut dalam pernyataannya ke Bloomberg News.

Kementerian Perdagangan RI maupun Kementerian Perdagangan China tidak merespons permintaan komentar atas tudingan dari industri surya AS.

Bukan kali pertama China mencari celah dalam kebijakan dagang. Lebih dari satu dekade lalu, ketika negara-negara Barat mengenakan tarif atas produk surya China, produsen Negeri Tirai Bambu itu merelokasi pabriknya ke Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

Strategi itu sukses — selama bertahun-tahun, ekspor surya dari Asia Tenggara yang sebagian besar berakar dari China bisa masuk AS tanpa bea masuk.

Hingga 2024, kawasan tersebut menjadi eksportir panel surya terbesar ke AS. Namun Washington kemudian mulai menutup celah itu.

Departemen Perdagangan AS di bawah Presiden Joe Biden memulai penyelidikan terhadap Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Penyelidikan selama setahun itu menemukan praktik dumping dengan harga jual lebih rendah dari biaya produksi. Pada April, pemerintahan Trump menetapkan tarif setinggi 3.521% bagi empat negara tersebut.

“Perusahaan surya berkantor pusat di China telah curang, menjatuhkan harga pasar, dan merugikan pekerja serta industri AS,” ujar Tim Brightbill, pengacara utama koalisi industri surya AS yang mendesak penyelidikan itu dilakukan.

Penetapan tarif pada April membuat pembeli AS mengalihkan sumber pasokan.

Indonesia, yang tak terdampak keputusan tersebut, muncul sebagai pemenang besar. Batam — yang dikenal sebagai destinasi wisata golf murah bagi warga Singapura — kini menjadi tempat masuknya modal China dan ambisi energi surya.

“Ketika yurisdiksi Asia Tenggara lainnya makin diawasi, pabrik-pabrik terus berpindah seperti permainan kucing dan tikus,” kata Niclas D. Weimar, kepala teknologi di Sinovoltaics, perusahaan Belanda-Jerman di bidang kepatuhan dan kontrol kualitas industri surya.

Beberapa raksasa surya asal China telah masuk Batam dalam 2 tahun terakhir, memproduksi panel-panel khusus untuk pasar AS.

Sepanjang Januari hingga Mei 2025, ekspor surya Indonesia ke AS tembus US$733 juta — melonjak 350% dibanding periode yang sama tahun lalu, menurut data bea cukai AS.

Contohnya PT Rec Solar Energy Indonesia, kini menjadi eksportir panel surya terbesar dari Indonesia ke AS. Perusahaan itu mengirimkan produk senilai US$219 juta ke AS sepanjang semester I-2025 — hampir seluruh produksinya.

Berdasarkan informasi situs web perusahaan induknya, NE Solar yang berbasis di Kamboja, mulai ekspor dari Batam sejak 2023.

Catatan registrasi perusahaan di Kamboja menunjukkan mantan direktur NE Solar adalah Huang Yunfei, yang juga pemilik pabrikan China bernama Huzhou Zhongdian Solar.

Data merek dagang di AS dan Kanada menunjukkan Huzhou Zhongdian Solar memiliki merek “NE Solar”, sementara NE Solar Kamboja memegang hak merek di negaranya.

Direktur saat ini adalah Cheng Shen, yang alamat kantornya di Kamboja hanya berjarak 4 km dari pabrik milik Zhongdian di China.

Keterkaitan tak berhenti di situ. PT Rec juga mengimpor 91% bahan baku produksinya atau senilai US$92 juta dari Huzhou Paluo Yunpeng New Materials — perusahaan yang dimiliki oleh pihak yang sama dengan Huzhou Zhongdian, menurut catatan bisnis China.

Artinya, meskipun pabrik berada di Indonesia, rantai pasok dan kendalinya tetap berasal dari China.

Upaya konfirmasi ke kantor PT Rec di Batam tidak dijawab. Bloomberg juga gagal menghubungi Cheng Shen dan Huang Yunfei, serta tidak mendapat balasan dari email yang dikirim ke NE Solar dan Huzhou Zhongdian.

Catatan perusahaan di Indonesia dan China juga menunjukkan bahwa 5 perusahaan lain di Batam — PT Nusa Solar Indonesia, PT Blue Sky Solar Indonesia, PT Allianz Solar Indonesia, PT Thornova Solar Indonesia, dan PT Msun Solar Indonesia — dimiliki oleh direksi atau anak usaha perusahaan surya asal China.

PT Nusa dan PT Blue Sky tidak merespons permintaan komentar. Karyawan PT Nusa yang dihubungi via LinkedIn menolak memberi pernyataan.

Bloomberg News juga tidak menemukan kontak resmi lima perusahaan lainnya dan belum mengunjungi lokasi pabrik tersebut.

Secara total, enam perusahaan yang disebutkan menjual panel dan sel surya ke AS senilai US$419 juta pada paruh pertama 2025 — naik 148% dari tahun sebelumnya.

Ledakan ekspor surya ke AS bukan hanya dari Indonesia. Ekspor dari Laos — yang juga lolos dari tarif April — melonjak dari nyaris nol pada awal 2024 menjadi US$717 juta dalam lima bulan pertama tahun ini. India juga mencatat lonjakan dari US$10 juta pada 2022 menjadi US$345 juta pada 2025.

Jika hasil penyelidikan Komisi Perdagangan Internasional AS menyimpulkan ada praktik perdagangan tidak adil dari Indonesia, Laos, dan India, gelombang tarif baru kemungkinan besar akan diberlakukan.

Pertanyaannya: ke mana raksasa surya China akan berpindah?

Jawabannya tergantung seberapa berat beban tarif baru. Indonesia, menurut analis BNEF Felix Kosasih, berhasil menegosiasikan tarif dari 32% menjadi 19% pada Juli ini — menjadikannya lebih menarik dibanding negara tetangga.

Meski begitu, sejumlah perusahaan China tidak menunggu hasil akhir. Pada April, JA Solar menyatakan tengah mempercepat ekspansi globalnya sembari memantau kebijakan tarif AS.

Salah satu rencananya: membuka pabrik baru di Oman pada akhir 2025 dengan kapasitas enam gigawatt untuk sel dan tiga gigawatt untuk modul.

Raksasa lainnya, JinkoSolar Holding Co., membangun pabrik 10 gigawatt di Arab Saudi bekerja sama dengan dana kekayaan negara dan Vision Industries. Namun, kedua perusahaan belum menyatakan apakah akan menjual ke pasar AS.

Tetapi dengan Trump kembali berkuasa, perusahaan-perusahaan surya China tampaknya harus melangkah lebih hati-hati, kata Cosimo Ries, analis di Trivium China yang berbasis di Shanghai.

“Kalau kamu mau ambil keputusan investasi jangka panjang, semua tempat kini jadi tak pasti,” ujar Ries. “Apalagi untuk energi surya, karena ini adalah industri yang paling banyak diserang.”

Namun untuk saat ini, dengung pelan dari pabrik-pabrik surya di Batam masih terus terdengar.

(bbn)