Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengusulkan anggaran sebesar Rp 49,8 triliun untuk tahun 2026. Artinya, kementerian tersebut meminta tambahan sebesar Rp48  triliun dari pagu indikatif sebesar Rp1,82 triliun.

“Kami mengusulkan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37% diusulkan untuk anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026.” kata Maruarar Sirait, Menteri PKP di hadapan Komisi V DPR-RI, Kamis (10/7/2025).

Ia melanjutkan, di luar BSPS, kementerian PKP membutuhkan anggaran Rp4,3 triliun yang digunakan untuk mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dan penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah 2026.

Ara, sapaan akrabnya menyebut lewat usulan anggaran tersebut PKP disebut akan melakukan  pembangunan dan renovasi 2.052.822 unit rumah  dan penanganan kawasan kumuh sebesar 225 hektar.

Sementara itu, untuk pembiayaan 3 juta rumah Ara menyebut jika kementerian PKP akan melakukan langkah-langkah kreatif demi mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah melalui pembiayaan rumah subsidi FLPP, swadaya masyarakat, investasi, dan Corporate Social Responsibility (CSR).