Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkapkan Presiden meminta mekanisme percepatan pembangunan perumahan, termasuk pembentukan lembaga khusus yang akan mengonsolidasikan pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga manajemen hunian sosial.

Hal tersebut disampaikan Fahri usai pertemuan di Istana bersama Kantor Staf Presiden (KSP) yang membahas program prioritas pemerintah.

“Kebetulan ini ada beberapa kali beliau menitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan yang saya laporkan karena ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan.” kata Fahri, Selasa (30/12/2025). 

“Yang intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan juga mengambil alih persoalan pembiayaan dan serta manajemen dari hunian yang berbasis kepada hunian sosial,” kata Fahri.

Menurut Fahri, Presiden membayangkan akselerasi pembangunan perumahan secara besar-besaran. Dalam APBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan program renovasi rumah sekitar 400.000 unit, dengan peluang peningkatan signifikan.