Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda perumahan nasional dengan memperluas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini merupakan bagian dari kontribusi BNI dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah guna menekan backlog perumahan nasional.

Komitmen tersebut tercermin dari partisipasi BNI dalam pelaksanaan akad massal KPR FLPP sebanyak 50.030 unit rumah yang dirangkai dengan serah terima kunci pada 2025. Kegiatan akad massal ini digelar secara hibrid dan dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).

Sebanyak 300 akad dilaksanakan secara langsung di lokasi dengan melibatkan 11 bank penyalur, sementara 49.730 akad lainnya dilakukan secara daring oleh 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Acara tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Komisioner BP Tapera. Dari BNI, hadir Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan beserta jajaran manajemen.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menegaskan bahwa perseroan berkomitmen mendukung pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi MBR. “BNI berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi MBR melalui pembiayaan KPR FLPP yang mudah, cepat, dan akuntabel,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan pula serah terima kunci secara simbolis kepada 10 perwakilan MBR dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari tenaga pendidik, pelaku UMKM, buruh, nelayan, hingga anggota TNI.

Mandat FLPP 2026

Sejalan dengan capaian tersebut, BNI kembali memperoleh mandat penyaluran 17.356 unit KPR FLPP pada 2026. Mandat ini diperoleh setelah BNI menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP Tapera di Kantor Pusat BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025), bersama 43 bank penyalur lainnya.

BNI termasuk dalam 10 bank dengan kuota FLPP terbesar dan diwakili oleh Direktur Network & Retail Funding BNI Rian Eriana Kaslan. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Rian menyatakan penugasan tersebut merupakan kelanjutan peran BNI sebagai agen pembangunan di sektor perumahan. “Dengan jaringan BNI yang tersebar nasional dan sinergi erat bersama BP Tapera serta Kemen PKP, kami optimistis penyaluran FLPP 2026 dapat berjalan tepat sasaran, prudent, dan memberi kemudahan bagi MBR memiliki rumah pertama,” ujarnya.

Ke depan, BNI akan terus mengoptimalkan peran jaringan kantor dan seluruh area kerja untuk mendukung program perumahan nasional, mulai dari kesiapan debitur, dukungan teknis pelaksanaan akad secara hibrid, hingga edukasi yang komprehensif kepada masyarakat terkait manfaat dan skema pembiayaan KPR FLPP.

Melalui kontribusi berkelanjutan di sektor perumahan, BNI menegaskan komitmennya tidak hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan dalam memperkuat fondasi kesejahteraan sosial serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.