Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti peningkatan rasio utang pemerintah mencapai 39,81% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2024. Angka ini meningkat dibanding persentase pada tahun sebelumnya, yakni 39,21% terhadap PDB pada 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

"Di dalamnya termasuk kenaikan posisi utang Surat Berharga Negara jangka pendek pada 31 Desember 2024 hingga mencapai 98,71% secara tahunan [year-on-year/yoy]. Hal ini berpotensi meningkatkan beban APBN untuk pembayaran utang pada 2025," ujar Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKS DPR Abdul Fikri Faqih, dikutip Kamis (10/7/2025).

Fraksi PKS juga menyoroti kenaikan beban pembayaran bunga utang sebesar 11,04% menjadi Rp488,43 triliun pada 2024 dari Rp439,88 triliun pada 2023. Menurutnya, kenaikan beban bunga utang berdampak pada realisasi alokasi belanja yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. 

Dalam hal ini, Fraksi PKS menganggap porsi belanja bunga utang yang makin besar berpotensi mempersempit ruang gerak fiskal. PKS melaporkan porsi belanja pembayaran bunga mencapai 19,57% dari total belanja pemerintah pusat pada 2024.